KUPANG, NARATOR NTT — Jumat, 16 Oktober 2026 || Kinerja Samsat Sumba Tengah dalam menjangkau objek pajak kendaraan bermotor mencuri perhatian. Dalam periode mingguan 27 September hingga 3 Oktober 2026, tim berhasil menjangkau 77 objek pajak dari target 44 objek, atau 165,73% dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi berkala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah di 22 kabupaten/kota.
Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan pentingnya strategi penjangkauan yang aktif, inovatif, dan didukung kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepala BPAD Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/10/2026), menegaskan bahwa evaluasi mingguan merupakan bagian dari upaya mendorong seluruh UPT agar terus meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan pelayanan kepada wajib pajak.
Menurut Johny, capaian Samsat Sumba Tengah diharapkan menjadi motivasi bagi UPT lainnya untuk semakin gencar melakukan penagihan, sosialisasi, edukasi, dan pendekatan langsung kepada masyarakat.
Potensi 6.833 Kendaraan Jadi Sasaran Optimalisasi
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rilisan, potensi kendaraan lama di Kabupaten Sumba Tengah tercatat sebanyak 6.354 unit. Sementara itu, kendaraan baru yang teregistrasi atau terdaftar sepanjang 2026 hingga 3 Oktober mencapai 447 unit.
Dengan potensi tersebut, penjangkauan wajib pajak menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB di wilayah Sumba Tengah.
BPAD NTT terus mendorong seluruh UPT untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian target mingguan, tetapi juga memastikan semakin banyak pemilik kendaraan memenuhi kewajiban pajaknya.
Johny Ataupah Pacu Target 800 Ribu Kendaraan Taat Pajak
Johny Ataupah menegaskan, optimalisasi PAD membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Teman-teman UPT Pendapatan Daerah yang ada di kabupaten dan kota terus kita dorong untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan inovatif, membangun kolaborasi, dan bekerja sama dengan semua pihak terkait guna mendongkrak penerimaan PAD NTT yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ungkap Johny.
Ia menjelaskan, BPAD NTT menargetkan hingga akhir Oktober 2026 sebanyak 500 ribu unit kendaraan melunasi pajak, sedangkan sampai akhir Desember 2026 targetnya mencapai 800 ribu kendaraan taat PKB.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, seluruh kepala UPT Pendapatan Daerah diminta meningkatkan intensitas penagihan dan sosialisasi, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai program keringanan atau diskon pajak kendaraan berdasarkan Pergub Nomor 54 Tahun 2026.
Program tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026, sehingga masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan yang tersedia sesuai ketentuan sebelum masa berlakunya berakhir.
Door to Door hingga Pelosok Desa, Strategi Jemput Wajib Pajak
Tak hanya mengandalkan pelayanan di kantor Samsat, BPAD NTT juga mendorong pendekatan pelayanan door to door atau dari rumah ke rumah.
Strategi ini diarahkan untuk menjangkau wajib pajak hingga kecamatan, desa, dan kampung, terutama pemilik kendaraan yang masih menunggak atau terlambat membayar pajak.
Pendekatan langsung juga menyasar pemilik kendaraan yang masih menggunakan alamat atau nomor registrasi dari luar wilayah NTT, agar mereka mendapatkan informasi mengenai kewajiban perpajakan dan kesempatan memanfaatkan program keringanan yang berlaku.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap hambatan informasi dan akses pelayanan dapat dikurangi, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak kendaraan secara lebih luas.
Pengawasan BBM dan Sinergi Jadi Andalan Samsat Sumba Tengah
Sementara itu, Kepala UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Yohanes Umbu Sekayu,S.Sos, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menjelaskan bahwa timnya terus menjalankan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengawasan di depo pengisian BBM sesuai amanat Pergub Nomor 13 Tahun 2025 tentang pembatasan BBM bersubsidi.
Selain itu, UPT Pendapatan Daerah Sumba Tengah membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mendorong pelunasan pajak kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik aparatur sipil negara (ASN).
Kerja sama juga terus diperkuat bersama Satuan Lalu Lintas, Jasa Raharja, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen terkait lainnya.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dilakukan oleh Samsat sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Baca Juga : Sambangi 5 Perangkat Daerah, BPAD NTT Jaring 31 Kendaraan ASN Telat dan Tunggak PKB
“Prinsipnya, kami terus menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan Sumba Tengah dan semangat membangun NTT melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Capaian Sumba Tengah, Dorongan bagi Tim Pemburu PAD NTT
Capaian penjangkauan 77 objek pajak dari target mingguan 44 objek menjadi momentum bagi Samsat Sumba Tengah untuk terus memperkuat kinerja di lapangan.
BPAD NTT berharap langkah inovatif tersebut dapat menjadi motivasi bagi UPT Pendapatan Daerah lainnya dalam meningkatkan pelayanan, memperluas jangkauan wajib pajak, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan strategi penagihan yang lebih intensif, pelayanan langsung, dan sosialisasi yang berkelanjutan, target 500 ribu kendaraan lunas pajak pada akhir Oktober serta 800 ribu kendaraan taat PKB pada akhir tahun 2026 diharapkan dapat dikejar secara optimal.
Bagi BPAD NTT, setiap kendaraan yang melunasi pajak bukan sekadar tambahan angka penerimaan, melainkan bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan NTT yang semakin maju.(NARATOR NTT/OMAR)
Tinggalkan Balasan