KUPANG, NARATOR NTT, 24 Oktober 2026 — Semangat persaudaraan bertemu dengan misi strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membawa pulang bukan hanya pengalaman, tetapi juga semangat kolaborasi setelah melaksanakan studi tiru pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Baca Juga: BPAD NTT dan SKALA Makin Solid! Studi Tiru di Kaltara Tuntas, Pajak Kapal Siap Digarap.
Dua slogan, “Kaltara di Hati” dan “Ayo Bangun NTT”, menjadi pesan berkesan dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026.
Di balik kehangatan sambutan Pemerintah Provinsi Kaltara, tersimpan harapan untuk memperkuat kerja sama antardaerah sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan PAD NTT melalui sektor perpajakan kendaraan di atas air.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM., mengungkapkan kesan tersebut saat berada di Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (24/10/2026), sebelum kembali ke Kupang.
Ia didampingi Kabid Pendapatan I, Oktavianus Mare, SS., serta Tim Teknis BPAD NTT, Jhon Nahak dan Arsena Adoe.
Menurut Johny, pelaksanaan studi tiru yang dipimpin langsung Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, berjalan dengan baik berkat dukungan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltara serta SKALA NTT dan SKALA Kaltara.
Baca Juga: Di Tanjung Selor, Wagub Johni Asadoma dan Rombongan gelar Diskusi dan berbagi Informasi
“Sejak kedatangan, rombongan disambut dengan hangat. Seluruh agenda studi tiru juga mendapat dukungan dan fasilitasi yang baik.
Ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi momentum membangun hubungan persaudaraan sekaligus belajar dari praktik yang sudah berjalan,” demikian inti pengalaman yang disampaikan dalam refleksi perjalanan tersebut.
Dari Sambutan Hangat hingga Pertukaran Pengalaman
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Tarakan, dilanjutkan jamuan makan malam dalam suasana penuh keakraban bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.
Pada Kamis (22/10/2026), rombongan bertolak menuju Tanjung Selor, pusat pemerintahan Provinsi Kaltara. Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan, diwarnai dialog, pertukaran cenderamata, serta berbagi informasi mengenai tata kelola pemerintahan dan peluang penerapan PKAA.
Di tengah agenda resmi tersebut, muncul salam khas yang meninggalkan kesan mendalam, yakni “Kaltara di Hati”.
Salam itu bukan sekadar ungkapan keramahan tuan rumah. Bagi rombongan NTT, pesan tersebut mencerminkan hubungan persaudaraan yang diharapkan terus terpelihara, meskipun kedua provinsi dipisahkan jarak geografis.
Semangat itu kemudian berpadu dengan seruan “Ayo Bangun NTT”. Pesan tersebut turut menggema di Bumi Benuanta, Kalimantan Utara, sebagai simbol dukungan terhadap kemajuan NTT dan eratnya hubungan masyarakat kedua daerah.
Kaltara sendiri menjadi tempat hidup dan mencari penghidupan bagi banyak warga asal NTT. Diaspora dari berbagai etnis di NTT telah membangun kehidupan, bekerja, dan menetap di provinsi tersebut.
Kondisi itu mendorong Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, untuk bertemu langsung dengan diaspora NTT dan Kerukunan Keluarga Besar NTT di Tarakan. Pertemuan yang difasilitasi Badan Penghubung NTT tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat ikatan warga NTT di perantauan dengan daerah asalnya.
Hari Ketiga, Dalami Praktik Pemungutan Pajak Kapal
Agenda teknis berlanjut pada Jumat (23/10/2026), bertempat di Aula Hotel Swiss-Belinn Tarakan. Wakil Gubernur NTT dan Tim Teknis mengikuti kegiatan berbagi praktik baik antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kaltara mengenai pelaksanaan pemungutan pajak, khususnya Pajak Kendaraan di Atas Air.
Baca Juga: NTT Siap Garap Potensi Pajak Kapal! Bersama Kaltara, Proses Pendataan hingga Pemungutan Dibedah
Kegiatan diawali dengan arahan Wakil Gubernur NTT, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Badan Pendapatan Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengenai pengalaman pelaksanaan pemungutan pajak di wilayahnya.
Dari pihak NTT, Kepala BPAD NTT, Johny Ericson Ataupah, memaparkan pengalaman penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembatasan BBM Bersubsidi.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pertukaran informasi mengenai kebijakan daerah, pengawasan, serta penguatan tata kelola pendapatan.
Diskusi kemudian diperdalam oleh Tim Teknis BPAD NTT bersama jajaran Bapenda Kaltara dan perangkat daerah terkait.
Pembahasan diarahkan pada pemahaman proses bisnis, pendataan objek pajak, serta berbagai aspek teknis yang perlu dipersiapkan untuk mengembangkan penerapan PKAA di NTT.
Tidak berhenti di ruang pertemuan, rombongan juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Kantor Samsat Kaltara, galangan kapal, dan pelabuhan laut di Kota Tarakan.
Kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada Tim Teknis NTT untuk melihat secara langsung lokasi dan aktivitas yang berkaitan dengan objek potensial Pajak Kendaraan di Atas Air, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai praktik pelaksanaan di lapangan.
Pajak Kapal, Peluang Baru untuk Membangun NTT
Bagi NTT sebagai provinsi kepulauan, potensi sektor transportasi dan aktivitas ekonomi berbasis perairan menjadi salah satu aspek yang layak dikaji dalam upaya memperluas sumber pendapatan daerah.
Namun, penerapan PKAA tetap membutuhkan kajian regulasi, pendataan objek dan wajib pajak, serta kesiapan proses pemungutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui studi tiru ini, BPAD NTT memperoleh bahan pembelajaran untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan tersebut.
Pengalaman Kaltara diharapkan menjadi referensi dalam menyiapkan proses bisnis, penguatan regulasi, pendataan, sosialisasi, hingga pelaksanaan pemungutan PKAA di NTT.
Dukungan SKALA NTT dan SKALA Kaltara juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman antardaerah.
Baca Juga: Wagub Johni Asadoma Rangkul Diaspora NTT di Tarakan
Dengan berakhirnya rangkaian studi tiru pada 23 Oktober 2026, semangat “Kaltara di Hati, Ayo Bangun NTT” kini membawa pesan yang lebih luas: persaudaraan dapat menjadi jembatan bagi pertukaran pengetahuan, sementara kolaborasi dapat membuka jalan bagi pengembangan potensi daerah.
Bagi NTT, harapannya bukan sekadar membawa pulang cerita baik dari Kaltara, melainkan menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi langkah konkret yang terukur, sesuai regulasi, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Kaltara di Hati, Ayo Bangun NTT. Dari persaudaraan dan kolaborasi, potensi pajak kapal diharapkan menjadi salah satu peluang baru untuk memperkuat PAD Nusa Tenggara Timur. (Narator NTT/Omar)
Tinggalkan Balasan