TARAKAN, NARATOR NTT, 23 OKTOBER 2026 – Kolaborasi solid antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan SKALA NTT mulai membuka jalan baru bagi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui studi tiru pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), NTT bersiap menggarap potensi pajak kapal yang selama ini perlu dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Baca Juga: NTT Siap Garap Potensi Pajak Kapal! Bersama Kaltara, Proses Pendataan hingga Pemungutan Dibedah
Studi tiru ini terlaksana berkat komunikasi dan kolaborasi BPAD NTT bersama SKALA NTT, dengan dukungan dan fasilitasi SKALA NTT serta SKALA Kaltara.
Dukungan tersebut mencakup pembiayaan kegiatan hingga fasilitasi proses adopsi regulasi dan penerapan sistem pemungutan PKAA.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memperluas basis penerimaan daerah, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tekanan fiskal yang semakin berat.
Kepala BPAD Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM, menyampaikan hal tersebut saat didampingi Leads SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, Kepala Bidang Pendapatan I Oktavinus Mare, SS, serta tim teknis Jhon Nahak dan Arsena Adoe, seusai kegiatan peninjauan galangan kapal di Kota Tarakan, Jumat (23/10/2026).
Menurut Johny, hasil pembelajaran dari Kaltara tidak boleh berhenti pada kunjungan studi tiru semata. Pengalaman dan praktik yang diperoleh harus ditindaklanjuti melalui penyiapan regulasi, pendataan objek pajak, penyusunan proses bisnis, hingga pelaksanaan pemungutan yang efektif dan akuntabel.
Baca juga: Di Tanjung Selor, Wagub Johni Asadoma dan Rombongan gelar Diskusi dan berbagi Informasi
“Di tengah efisiensi anggaran dan tekanan fiskal daerah yang berat, SKALA hadir memberikan dukungan dan solusi bagi upaya peningkatan PAD, termasuk melalui pengembangan potensi penerimaan dari sektor pajak,” ungkap Johny.
SKALA Diharapkan Kawal Hingga Tahap Implementasi
Johny menegaskan, dukungan SKALA masih sangat dibutuhkan dalam fase berikutnya, khususnya untuk memastikan proses bisnis pemungutan PKAA dapat diterapkan secara optimal di NTT.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas pendataan, efektivitas pengawasan, kemudahan layanan, serta sistem pemungutan yang mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
Selain sektor pajak kendaraan di atas air, Johny juga menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi layanan Samsat. Praktik baik dalam pelayanan dan pengelolaan pajak daerah perlu dipelajari, diadaptasi, dan direplikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik daerah.
Baca juga: Johni Asadoma dan Tim Teknis NTT Intip Strategi Jitu Kaltara, Siap Dongkrak PAD dari PKAA
“Kita berharap hal ini juga mendapat dukungan SKALA pada fase selanjutnya, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan di NTT dapat berjalan optimal dan potensi kebocoran penerimaan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
SKALA Siap Dukung Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Sementara itu, Leads SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, menegaskan bahwa optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu program utama yang menjadi perhatian SKALA.
Karena itu, SKALA berkomitmen mendukung BPAD NTT dalam memperkuat upaya peningkatan PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif.
Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemerintah daerah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru, tetapi juga mendorong pembenahan tata kelola, penguatan regulasi, peningkatan kualitas pendataan, serta penerapan proses bisnis pemungutan yang lebih terukur.
“Kami akan mendukung penuh BPAD dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah,” ujar Yohanes.
Dari Studi Tiru Menuju Sumber PAD Baru
Kolaborasi BPAD NTT dan SKALA melalui studi tiru di Kaltara menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan pengalaman daerah lain menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan NTT.
Dengan dukungan regulasi, pendataan objek pajak yang akurat, serta sistem pemungutan yang transparan dan akuntabel, potensi Pajak Kendaraan di Atas Air diharapkan dapat dikelola secara lebih maksimal.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan konsisten hingga implementasi. Sebab, keberhasilan menggali potensi pajak kapal bukan sekadar menambah jenis penerimaan daerah, melainkan juga memperkuat kemandirian fiskal dan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: Di Tanjung Selor, Wagub Johni Asadoma dan Rombongan gelar Diskusi dan berbagi Informasi
Studi tiru telah membuka jalan. Kini, sinergi dan kerja nyata menjadi kunci agar potensi pajak kapal benar-benar memberi kontribusi bagi PAD NTT. (Narator NTT/Omar)
Tinggalkan Balasan