KUPANG – NARATOR NTT, 22 September 2026 || Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus digenjot. Kali ini, Samsat Kabupaten Kupang tidak hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor, tetapi justru mendatangi langsung rumah warga.
Melalui program Jemput Bola Pelayanan (Jempola) dengan metode Door to Door (DTD), petugas Samsat Kabupaten Kupang turun langsung menyasar pemilik kendaraan bermotor yang tercatat terlambat hingga menunggak pembayaran PKB.
Pada Selasa, 22 September 2026, petugas menyambangi sejumlah wilayah, yakni Desa Oeltuah, Desa Bolok, Kelurahan Camplong, dan Desa Penfui Timur.
Sasaran kegiatan bukan dilakukan secara acak. Petugas berpedoman pada data kendaraan yang tercatat dalam server Samsat NTT, khususnya kendaraan yang teridentifikasi mengalami keterlambatan atau tunggakan pajak mulai dari satu hingga lima tahun.
Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang/Samsat, Abdulgani Rasyid Tokan, SE, mengatakan program tersebut merupakan bentuk pelayanan aktif dengan mendekatkan Samsat kepada masyarakat.
Menurutnya, petugas tidak hanya melakukan konfirmasi keberadaan kendaraan, penetapan, dan penagihan pajak, tetapi sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya kesadaran dan kepatuhan membayar PKB.
“Petugas mendatangi masyarakat secara langsung untuk memberikan pelayanan, edukasi dan sosialisasi, sekaligus memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan,” ujar Gani Tokan, Selasa, 22 September 2026, di Kantor Samsat Kabupaten Kupang, Babau, Kecamatan Kupang Timur.
BUKAN SEKADAR MENAGIH, DATA KENDARAAN JUGA DIPERBARUI
Program Door to Door ini tidak semata-mata berorientasi pada penagihan tunggakan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbarui dan memvalidasi data kendaraan bermotor.
Dengan bertemu langsung dengan pemilik kendaraan, petugas dapat memastikan keberadaan kendaraan, status kepemilikan, serta memperoleh informasi lain yang berkaitan dengan administrasi dan data perpajakan.
Langkah tersebut dinilai penting karena data kendaraan yang akurat menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Di sisi lain, pendekatan langsung ke rumah warga juga diharapkan dapat menghilangkan alasan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak.
“Program ini merupakan upaya mendorong masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak dan membantu mengingatkan pemilik kendaraan untuk patuh melunasi kewajibannya serta tidak menunggak,” jelasnya.
JARAK JAUH BUKAN LAGI ALASAN
Gani Tokan memahami bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Kupang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Samsat Babau.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga dari pemilik kendaraan.
Karena itu, pendekatan Jempola Door to Door menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan dengan mendekatkan petugas kepada masyarakat.
Selain mendapatkan informasi secara langsung, masyarakat juga diberikan sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2026 tentang amnesti atau keringanan pajak kendaraan yang masih berlaku hingga akhir Oktober 2026.
Gani Tokan mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar membangun kebiasaan membayar PKB tepat waktu sehingga tidak terbebani denda dan tunggakan di kemudian hari.
PAJAK KENDARAAN KEMBALI KE MASYARAKAT
Menurut Gani Tokan, membayar pajak kendaraan bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administrasi. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Dengan sadar dan taat pajak, sesungguhnya masyarakat membantu dirinya sendiri agar tidak terbebani denda dan tunggakan. Pajak yang dibayar merupakan bagian dari kontribusi dan partisipasi masyarakat untuk membangun Kabupaten Kupang dan membangun NTT,” tegasnya.
Melalui Jempola Door to Door, Samsat Kabupaten Kupang pun terus memperkuat pola pelayanan yang lebih aktif: bukan hanya menunggu masyarakat datang membayar pajak, tetapi mendatangi masyarakat, memberikan edukasi, memperbarui data, sekaligus membuka jalan agar kewajiban PKB dapat diselesaikan dengan lebih mudah. (Tim Narator NTT/Jesica Ang)
Tinggalkan Balasan