Respon Bencana Flores, Gubernur Melki Laka Lena Keluarkan Kebijakan Populis Diskon PKB Hingga 75 Persen

KUPANG – NARATOR NTT,1 September 2026|| Menanggapi Bencana Gempa Bumi yang melanda Pulau Flores pada bebrap waktu yang lalu, yang menelan korban jiwa manusia, harta benda, kerusakan bangunan baik milik pemerintah maupun rumah penduduk, lahan pertanian yang berdampak pada terganggunya perekonomian masyarakat.

Kabupaten yang sangat merasakan dampak adalah Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Upaya tanggap darurat sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi,Kabupaten, Pemerintah Pusat dan juga semua lembaga dan komunitas masyarakat, yang peduli terhadap bencana yang di alami oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, terus melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan sekaligus mengalokasi anggaran tanggap bencana Flores, untuk memastikan pemenuhi kebutuhan korban bencana gempa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, juga hadir langsung bersama masyarakat korban bencana bahkan bermalam di tenda posko darurat demi menjangkau dan menyentuh langsung semua korban serta melihat secara langsung proses penyalurannya tepat sesuai yang diharapkan.

Bukan saja itu, Gubernur Melki Laka Lena mengeluarkan Kebijakan Populis melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026, tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, di wilayah terkena dampak bencana secara khusus, berupa diskon tunggakan pajak hingga 75 persen dan penghapusan denda 100 persen kepada kendaraan yang beralamat di tujuh wilayah terkena dampak, yakni dari Sikka hingga Manggarai Barat.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Johny Ericson Ataupah, SP.,MM disampingi Sekretaris Badan dan para Kabid seusai apel pagi bersama ASN Lingkup BPAD NTT, pada Selasa, 1 September 2026 di Kantor BPAD NTT.

Johny Taupan menyebut bahwa, selain diskon tersebut, diskon lain yang berikan adalah Diskon pokok pajak 50% kepada kendaraan mutasi masuk, diskon pajak kepada kendaraan yang taat membayar pajak, yaitu melunasi pajak sebelum tanggal jatuh tempo dengan kategori jenis kendaraan roda dua sampai dengan 20% sedangkan kendaraan roda empat adalah sampai dengan 10%.

Sedangkan untuk daerah yang tidak dilanda bencana yaitu, daratan Timor, Sumba dan Flores Timur, Sumba dan daerah kepulauan dikenakan diskon tunggakan sebesar 50% dari besaran tunggakan pajak kendaraan. Sedangkan diskon lainnya sama dengan daerah yang terlanda bencana.

Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di luar dampak bencana untuk melunasi pajak yang tertunggak, terlambat, yang akan jatuh tempo dan juga pengurususan kendaraan mutasi masuk ke wilayah NTT.

Selain itu, telah dikeluarkan instruksi kepada seluruh UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT di wilayah terdampak bencana untuk mensosialisasi tentang adanya relaksasi kepada kendaraan luar NTT pengangkut bufferstock kebutuhan bencana, untuk mengisi BBM bersubsidi.

Ia mengajak kepada seluruh pemilik kendaraan yang ada di daerah ini untuk memanfaatkan Kebijakan Gubernur ini dengan baik, sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kepada masyarakat yang terlanda bencana dan juga mengurangi beban ekonomi masyarakat saat ini.

Ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun berada dalam kondisi pascabencana, seluruh UPT Pendapatan di wilayah terdampak tetap diarahkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal, profesional, dan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan wajib pajak. BPAD NTT menilai bahwa pelayanan yang responsif dan memperhatikan kondisi masyarakat akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Optimalisasi PAD tetap penting, namun harus berjalan seiring dengan komitmen memberikan pelayanan yang humanis dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang selanjutnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.

Melalui pelayanan yang tetap berjalan di tengah kondisi pascabencana, BPAD NTT ingin memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan pemerintah tetap hadir bersama masyarakat.

Pelayanan tidak boleh berhenti karena bencana. Pemerintah Melalui BPAD NTT tetap hadir melayani, menjaga kepatuhan pajak, dan bersama masyarakat membangun kembali  Nusa Tenggara Timur. (by Adriana Medah)