TAMBOLAKA – NARATOR NTT, 16 September 2026 – Workshop Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sumba Barat Daya membuktikan bahwa pembinaan UMKM tidak harus berhenti di ruang pelatihan. Dari 50 pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan, enam pelaku usaha langsung difasilitasi hingga mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
NIB tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT, Syilvia Peku Djawang, dalam rangkaian Workshop Standardisasi Produk Ekonomi Kreatif yang berlangsung 15–16 September 2026 di Hotel Sinar Tambolaka.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan pembinaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendorong pelaku usaha memiliki legalitas, sarana produksi dan fondasi usaha yang lebih kuat.
6 NIB, Enam Usaha Masuk Babak Baru
Bagi pelaku UMKM, NIB bukan sekadar dokumen administratif. Legalitas usaha menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sebuah usaha untuk berkembang dan membuka akses yang lebih luas.
Syilvia Peku Djawang mengapresiasi pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang menurutnya tidak berhenti pada pemberian materi pelatihan.
Intervensi juga dilakukan melalui dukungan hibah peralatan produksi serta fasilitasi kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha.
“Kami memberikan apresiasi atas kerja tuntas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Intervensinya tidak hanya berhenti pada memberikan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga memberikan hibah peralatan produksi dan memastikan kebutuhan administrasi untuk pengembangan serta keberlanjutan usaha,” ujar Syilvia.
Menurutnya, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Peningkatan kapasitas, dukungan sarana produksi dan legalitas usaha perlu berjalan beriringan agar pelaku usaha memiliki fondasi yang lebih kuat.
BACA JUGA : Dari Saboak dan Nira, Sabu Raijua Bidik Pasar Nasional hingga Internasional
Doris Rihi: Jangan Sekadar Gelar Kegiatan, Harus Ada Dampak
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Doris Alexander Rihi, menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki orientasi yang jelas terhadap manfaat dan keberlanjutan kelompok sasaran.
Doris mengatakan, pihaknya berupaya memastikan setiap intervensi program kepada masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi meninggalkan perubahan yang dapat dirasakan penerima manfaat.
“Kami selalu berupaya memastikan setiap intervensi program dan kegiatan kepada masyarakat tidak terkesan asal jadi dan sekadar menghabiskan anggaran. Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, setiap kegiatan harus berdampak kepada kelompok sasaran dan mampu memberikan kepastian keberlanjutan,” tegas Doris.
Karena itu, pembinaan UMKM dilakukan melalui proses bertahap dan terencana.
Pelaku usaha tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat manajemen usaha, pemasaran, standardisasi produk, legalitas dan kemampuan membangun bisnis secara mandiri.
Produk Bagus Harus Didukung Legalitas dan Pasar
Pengembangan UMKM tidak dapat hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan produk.
Sebuah usaha membutuhkan ekosistem yang lengkap. Produk harus berkualitas, proses produksi harus didukung peralatan yang memadai, merek perlu dibangun, pasar harus dipahami, administrasi harus ditata dan usaha harus memiliki legalitas.
Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang.
Karena itu, enam NIB yang berhasil diterbitkan dalam rangkaian workshop di Sumba Barat Daya menjadi bagian konkret dari proses tersebut.
Enam dokumen tersebut memang merupakan angka yang sederhana. Namun bagi enam pelaku usaha penerimanya, NIB menjadi penanda bahwa usaha mereka telah memasuki tahapan baru dengan legalitas yang lebih jelas.
Dari Pelatihan Menuju Kemandirian
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT terus mendorong pola pembinaan yang bertahap agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan manfaat sesaat.
Target akhirnya adalah lahirnya kelompok-kelompok UMKM yang semakin mandiri, memiliki daya saing dan mampu mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri.
Dengan pola tersebut, intervensi pemerintah diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi menjadi investasi terhadap kapasitas masyarakat.
Ukuran keberhasilan program pun tidak hanya dilihat dari berapa banyak workshop yang terlaksana atau berapa besar anggaran yang terserap.
Lebih jauh, yang menjadi perhatian adalah apa yang berubah setelah pemerintah hadir.
Apakah keterampilan pelaku UMKM meningkat? Apakah kualitas produk semakin baik? Apakah sarana produksi semakin memadai? Apakah usaha telah memiliki legalitas? Apakah akses pasar semakin terbuka? Dan yang tidak kalah penting, apakah pelaku usaha mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya setelah proses pembinaan selesai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pola pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.
BACA JUGA : Dasa Cita Jadi Harapan Baru UMKM Bertumbuh, Yaya: Terima Kasih Gubernur Melki Laka Lena
Sumba Barat Daya Kirim Pesan: UMKM Harus Naik Kelas
Workshop Standardisasi Produk Ekonomi Kreatif di Sumba Barat Daya akhirnya membawa pesan yang lebih besar: pelatihan harus menghasilkan kapasitas, bantuan harus memperkuat produktivitas, legalitas harus memberikan kepastian, dan pembinaan harus membuka jalan menuju kemandirian.
Enam UMKM yang menerima NIB menjadi salah satu contoh konkret bagaimana proses pembinaan dapat bergerak lebih jauh dari sekadar kegiatan di dalam ruang pelatihan.
Dari Tambolaka, langkah kecil itu menjadi bagian dari upaya mendorong UMKM NTT untuk semakin siap menghadapi tuntutan dunia usaha—lebih berkualitas, lebih tertata, memiliki legalitas dan memiliki peluang untuk memperluas pasar.
(Kontributor Paul.S)
Tinggalkan Balasan