Perdana di NTT, BPAD dan SKALA Gelar Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah, Dorong Aset Jadi Sumber PAD

KUPANG, NARATOR NTT, 3 September 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, profesional, akuntabel sekaligus membuka peluang optimalisasi aset sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Barang Milik Daerah Tingkat Dasar, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di NTT.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) bekerja sama dengan SKALA NTT, Politeknik Keuangan Negara—Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI tersebut berlangsung selama satu bulan, mulai 3 Agustus hingga 3 September 2026.

Sebanyak 31 peserta dari Pemerintah Provinsi NTT dan 21 kabupaten/kota mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut.

Bimtek ini menjadi penting mengingat salah satu persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah di NTT adalah keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian BMD.

Keterbatasan tenaga penilai berpengaruh terhadap kecepatan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menata, menghitung dan menetapkan estimasi nilai berbagai aset yang dimiliki. Padahal, informasi nilai aset yang akurat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTT tercatat baru memiliki satu tenaga penilai yang telah menjalankan fungsi tersebut sejak 2018. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kebutuhan penilaian aset yang semakin kompleks dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPAD Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM, melalui Penanggung Jawab Teknis Kegiatan sekaligus Kepala Bidang Aset Satu BPAD NTT, Sany Heldria Tetmilay, SE, Ak, M.Acc, bersama Sekretaris BPAD NTT, Drs. Flory Napal, MM, dan Kepala Bidang Pendapatan Satu, Oktavianus Mare,SS pada Kamis, 3 September 2026, di sela-sela kegiatan penutupan Bimtek.

Respon Bencana Flores, Gubernur Melki Laka Lena Keluarkan Kebijakan Populis Diskon PKB Hingga 75 Persen

Perkuat Kapasitas Aparatur

Penutupan kegiatan dihadiri Gubernur NTT yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Yohanes Oktovianus, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT Adi Setiawan, Direktur PKN-STAN Mediya, Kepala KPKNL Yogi Gumilar, para widyaiswara, undangan serta seluruh peserta.

Dalam sambutan Gubernur NTT Melki Laka Lena yang dibacakan Yohanes Oktovianus, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan apresiasi kepada PKN-STAN, SKALA, DJKN dan para widyaiswara yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Gubernur berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan, termasuk untuk pengembangan pelatihan pada tingkat lanjutan.

Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola aset daerah yang semakin profesional.

Di tengah kondisi NTT yang masih berada dalam suasana keprihatinan akibat bencana gempa bumi di Flores, Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menaruh empati dan bela rasa kepada para korban dan penyintas.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, kata dia, terus bergotong royong melakukan penanganan, evakuasi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak.

Namun, di tengah masa keprihatinan tersebut, komitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga roda pembangunan tidak boleh berhenti.

“Roda pembangunan harus tetap berjalan dan dijaga ketahanannya, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya kekayaan daerah yang optimal,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.

BMD Bukan Sekadar Angka dalam Laporan

Gubernur menjelaskan, Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang mempunyai nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, BMD harus dikelola dengan prinsip tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Dalam kerangka tersebut, penilaian BMD memiliki posisi yang sangat penting.

Penilaian merupakan proses untuk memperoleh opini atau estimasi nilai suatu aset berdasarkan data, kondisi, karakteristik dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian yang objektif akan menghasilkan informasi nilai aset yang andal. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan, baik terkait pengelolaan aset maupun optimalisasi pendapatan daerah.

Secara aplikatif, hasil penilaian dapat digunakan untuk mendukung berbagai tahapan pengelolaan BMD, mulai dari penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan hingga optimalisasi pemanfaatan aset.

“Penilaian bukan sekadar proses menentukan angka atau nilai suatu barang pada lembar kerja, melainkan bagian integral dari proses pengambilan keputusan berbasis data dan informasi yang objektif,” tegasnya.

Targetkan Penilai yang Kompeten

Melalui pelatihan tingkat dasar ini, para aparatur diharapkan mampu memahami konsep dasar penilaian, mengidentifikasi objek penilaian, mengumpulkan dan memverifikasi data, menganalisis kondisi aset, serta menerapkan pendekatan dan metode penilaian sesuai karakteristik aset.

Gubernur menekankan, kualitas hasil penilaian sangat ditentukan oleh kualitas data, ketepatan metode, objektivitas, kompetensi serta integritas pihak yang melakukan penilaian.

Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas tidak boleh berhenti pada seremoni formalitas. Para peserta dituntut memiliki kemampuan analitis, ketelitian, objektivitas dan keberanian profesional ketika menjalankan tugas di lapangan.

Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola BMD.

Ke depan, pengelolaan aset daerah diarahkan semakin berbasis pada data yang akurat, sistem informasi yang terintegrasi, administrasi yang tertib, kepastian status hukum aset serta proses penilaian yang objektif.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengubah cara pandang terhadap aset daerah.

Aset daerah tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek yang harus dicatat dan dilaporkan, tetapi sebagai sumber daya strategis yang harus diamankan, dipelihara dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Sinergi Jadi Kunci

Untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang semakin baik, diperlukan sinergi antara pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang, pejabat pengelola keuangan, aparatur penilai serta perangkat daerah terkait.

Setiap tahapan pengelolaan aset pemerintah mengandung tanggung jawab publik yang tinggi. Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian juga harus mampu menghasilkan informasi yang benar-benar dapat menjadi pijakan kebijakan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah.

Gubernur kemudian mengutip filosofi Oprah Winfrey sebagai pesan kepada para peserta agar terus mengembangkan kapasitas dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas.

“Filosofi saya adalah bahwa kamu tidak hanya bertanggung jawab atas hidupmu, tetapi melakukan yang terbaik saat ini menempatkanmu di tempat terbaik untuk saat berikutnya.”

Karena itu, penutupan Bimtek ini bukan menjadi akhir dari proses pembelajaran.

Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penerapan keahlian baru di lapangan.

Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing untuk memperbaiki kualitas pengelolaan aset, meningkatkan transparansi tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat pelayanan publik di NTT.

Dengan semakin banyak aparatur yang memiliki kemampuan dasar penilaian BMD, Pemerintah Provinsi NTT berharap pengelolaan aset daerah ke depan menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan profesional—sehingga aset yang selama ini hanya tercatat dalam administrasi dapat benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Tim NaratorNTT/Omar)