NARATOR NTT — KUPANG, 16 Agustus 2026 — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin meriah. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT turut ambil bagian dalam berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari anjangsana ke panti asuhan, karnaval budaya, lomba merias dan kebersihan ruangan antarbidang, hingga Pameran Pembangunan yang menghadirkan berbagai layanan publik bagi masyarakat.
Pameran Pembangunan tingkat Provinsi NTT resmi dibuka Gubernur NTT Melki Laka Lena pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, anggota DPR RI, anggota DPD RI asal NTT Abraham Paul Liyanto, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, ASN, pelaku UMKM, seniman lokal serta masyarakat Kota Kupang.
Mengusung semangat “BaGaYa – Bangun Generasi, Angkat Kreativitas, Yakin Berkarya”, pameran ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan capaian pembangunan, memperkenalkan potensi daerah sekaligus melestarikan kekayaan budaya NTT.
Dalam kegiatan tersebut, BPAD NTT menghadirkan stand pelayanan yang menggandeng sejumlah mitra kerja, di antaranya Jasa Raharja, Satlantas, Bank NTT, UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang atau Samsat Kota Kupang, serta dealer kendaraan roda dua dan roda empat yang berada di Kota Kupang.
Kepala BPAD Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM, didampingi Kabid Aset I, Sany Heldria Tetmilay, SE, Ak, M.Acc yang juga menjadi koordinator seksi kesekretariatan dan tim, saat ditemui di lokasi stand BPAD NTT, Minggu (16/8/2026), mengatakan kehadiran BPAD tidak sekadar memeriahkan HUT RI, tetapi sekaligus menjadi sarana mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Di stand ini kami juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan yang dikemas dalam Samsat Pameran atau SAMPER. Selain itu, ada undian berhadiah yang merupakan kontribusi dari mitra kerja berupa helm dan family kit bagi para pengunjung,” jelas Johny.
Tidak hanya layanan pembayaran pajak, pengunjung juga dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai regulasi perpajakan kendaraan bermotor yang sedang berlaku.
Salah satunya adalah Pergub NTT Nomor 32 Tahun 2026 tentang pemberian keringanan atau diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku hingga 31 Agustus 2026. Selain itu, BPAD NTT juga memberikan informasi mengenai Pergub Nomor 56 Tahun 2025 terkait pemberian diskon pajak sebesar 50 persen bagi pemilik kendaraan penyandang disabilitas.
Stand BPAD NTT juga membuka ruang informasi mengenai pemanfaatan aset daerah serta retribusi daerah kepada masyarakat.
Sinergi Mitra, Edukasi Masyarakat
Johny menjelaskan, keterlibatan berbagai mitra kerja dalam satu stand merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus memberikan informasi layanan secara terpadu kepada masyarakat.
Jasa Raharja, misalnya, memberikan edukasi mengenai manfaat pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sementara Bank NTT mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menabung di bank daerah sebagai bagian dari upaya bersama membangun NTT.
Begitu pula para dealer kendaraan yang ikut berpartisipasi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembelian kendaraan baru di wilayah NTT turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Melalui kolaborasi ini, masyarakat tidak hanya datang untuk mendapatkan pelayanan, tetapi juga memperoleh informasi yang lengkap dari masing-masing mitra kerja. Semangatnya adalah bersama-sama membangun NTT,” ungkap Johny.
Manfaatkan Diskon Pajak Sebelum Berakhir
Johny secara khusus mengajak masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor di NTT, untuk segera memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan sebelum masa berlakunya berakhir pada 31 Agustus 2026.
Sejumlah kemudahan yang diberikan melalui Pergub NTT Nomor 32 Tahun 2026 antara lain penghapusan denda pajak sebesar 100 persen, pengurangan dasar pengenaan PKB sebesar 17,5 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), serta diskon pokok tunggakan sebesar 15 hingga 30 persen, sesuai tahun tunggakan.
Selain itu, tersedia pula diskon pokok PKB sebesar 2 hingga 8 persen bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo melalui layanan digital, termasuk aplikasi Pro NTT dan SIGNAL.
Khusus kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar wilayah NTT dan didaftarkan di wilayah NTT, pemerintah juga memberikan diskon 50 persen. Namun, pengurusan dokumen yang menjadi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Johny menegaskan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk nyata partisipasi dalam pembangunan daerah.
“Dengan sadar dan taat membayar pajak kendaraan, membeli kendaraan di wilayah NTT, serta melakukan mutasi kendaraan yang masih beralamat di luar wilayah ke NTT, kita telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
Kehadiran stand BPAD NTT dalam Pameran Pembangunan HUT RI ke-81 diharapkan menjadi ruang interaksi yang edukatif, informatif sekaligus menyenangkan bagi masyarakat. Tidak hanya mendapatkan layanan perpajakan, pengunjung juga diajak memahami bahwa kontribusi melalui pajak dan berbagai penerimaan daerah pada akhirnya kembali untuk mendukung pembangunan NTT.(*Omar)
Tinggalkan Balasan