KUPANG, NARATOR NTT, 28 Oktober 2026|| – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat terus didorong melalui kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan.
Kali ini, SKALA Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menggelar Lokakarya Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Kupang pada 28–29 Oktober 2026 ini melibatkan perangkat daerah teknis pengelola PDRD dari Pemerintah Provinsi NTT serta 22 pemerintah kabupaten dan kota. Lokakarya tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Leads SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, menyampaikan hal tersebut sebelum pembukaan lokakarya pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Hotel Aston Kupang.
Menurut Yohanes, pengembangan PDRD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah. Lebih dari itu, upaya ini harus mampu membangun sumber pendanaan daerah yang andal dan berkelanjutan, tanpa menciptakan beban berlebihan bagi masyarakat maupun menghambat investasi dan kemudahan berusaha.
“Penguatan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah, keberlanjutan ekonomi, dan iklim investasi. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Perkuat Kapasitas Fiskal, Tingkatkan Layanan Dasar
SKALA atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Salah satu fokus program ini adalah penguatan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengelolaan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, SKALA bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DJPK Kementerian Keuangan RI.
Melalui lokakarya pengembangan PDRD ini, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu mengidentifikasi potensi pendapatan, menyusun kebijakan yang tepat, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan tersebut menjadi penting bagi Provinsi NTT dan 22 pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berkembang. Pendapatan daerah yang dikelola secara optimal dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan berbagai program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Bukan Sekadar Mengejar Pendapatan
Lebih jauh, pengembangan PDRD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah. Penerimaan yang meningkat perlu diikuti dengan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Yohanes menegaskan bahwa program SKALA mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan belanja agar semakin efektif dalam menunjang pelayanan dasar yang inklusif.
Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan mitra pembangunan, lokakarya ini diharapkan menghasilkan pemahaman serta langkah konkret dalam pengembangan kebijakan PDRD di NTT.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bukan hanya diukur dari besarnya penerimaan yang masuk ke kas daerah, melainkan juga dari kemampuan pemerintah mengubah pendapatan tersebut menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari penguatan PDRD menuju kemandirian fiskal, NTT diharapkan semakin mampu membiayai pembangunan dan menghadirkan layanan dasar yang berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan. (Narator NTT/Omar)
Tinggalkan Balasan