Dari Bantuan Peralatan, Pelatihan hingga NIB dan SPP-IRT, Penguatan UMKM Sumba Barat Daya Disiapkan Menembus Pasar Wisata
SUMBA BARAT DAYA – NARATOR NTT, 16 September 2026 — Dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM dinilai semakin bermakna ketika tidak berhenti pada bantuan peralatan, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas, penguatan legalitas hingga membuka peluang pasar.
Hal tersebut disampaikan Apliana Kuri, perwakilan peserta Workshop Standardisasi Kualitas Produk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi NTT atas dukungan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM.
Menurut Apliana, dukungan kepada UMKM tidak hanya diberikan dalam satu tahap. Pada 2025, para peserta memperoleh pelatihan sekaligus dukungan hibah peralatan produksi. Memasuki 2026, pendampingan kembali berlanjut melalui pelatihan peningkatan kualitas produk serta fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi NTT yang terus memberikan perhatian kepada kami sebagai pelaku UMKM. Tahun lalu kami mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan produksi. Tahun ini kami kembali diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dan difasilitasi dalam pengurusan legalitas usaha,” ujar Apliana.
DARI BANTUAN ALAT, NAIK KELAS KE PASAR
Bagi Apliana, bantuan peralatan bukanlah akhir dari perjalanan UMKM. Tantangan berikutnya adalah memastikan peralatan tersebut benar-benar digunakan secara produktif sehingga menghasilkan produk yang semakin berkualitas dan memiliki nilai jual.
Ia melihat legalitas usaha juga menjadi bagian penting dalam perjalanan UMKM untuk berkembang.
NIB memberikan identitas dan legalitas bagi pelaku usaha, sementara SPP-IRT bagi produk pangan rumah tangga yang masuk dalam cakupannya dan memenuhi persyaratan menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan produksi pangan sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
Bagi UMKM yang berada di kawasan destinasi wisata, kebutuhan tersebut semakin strategis.
Wisatawan bukan hanya mencari pemandangan. Mereka juga mencari pengalaman, kuliner khas, kerajinan, cendera mata, kain tenun dan berbagai produk lokal yang dapat dibawa pulang.
Karena itu, produk UMKM dituntut memiliki kualitas, kemasan menarik, produksi yang konsisten serta legalitas yang jelas.
DORIS: “WISATAWAN JANGAN HANYA DATANG DAN FOTO”
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, mengatakan penguatan UMKM merupakan bagian yang berkaitan erat dengan pembangunan pariwisata.
Menurut Doris, keberadaan destinasi wisata perlu diikuti dengan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
“Dengan adanya NIB dan SPP-IRT yang diterbitkan untuk UMKM, ini menjadi jaminan dan kepastian berusaha bagi pelaku UMKM. Tetapi kita ingin dampaknya lebih jauh. Produk UMKM harus ikut memperkuat citra destinasi wisata dan menjadi bagian dari strategi meningkatkan belanja wisatawan,” ujar Doris.
Doris menekankan, kunjungan wisatawan tidak hanya dapat dilihat dari aktivitas menikmati alam, budaya maupun atraksi wisata. Ada peluang transaksi yang dapat ditangkap oleh masyarakat melalui produk ekonomi kreatif.
“Wisatawan jangan hanya datang dan foto. Kita ingin wisatawan juga membeli produk lokal, menikmati kuliner lokal dan membawa pulang produk ekonomi kreatif masyarakat. Dengan begitu, uang yang dibelanjakan wisatawan semakin banyak tinggal dan berputar di daerah,” tegasnya.
BACA JUGA : Dasa Cita Jadi Harapan Baru UMKM Bertumbuh, Yaya: Terima Kasih Gubernur Melki Laka Lena
SATU TRANSAKSI WISATAWAN, BISA GERAKKAN BANYAK PELAKU EKONOMI
Doris menjelaskan, UMKM di sekitar destinasi wisata memiliki posisi penting karena transaksi wisatawan dapat menciptakan rantai manfaat ekonomi yang lebih luas.
Ketika wisatawan membeli makanan lokal, kain tenun, kerajinan, suvenir atau produk olahan masyarakat, pendapatan diterima langsung oleh pelaku usaha.
Namun, aktivitas tersebut juga membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, kemasan, transportasi hingga pemasaran.
Dengan demikian, satu transaksi wisatawan berpotensi memberikan manfaat kepada sejumlah pelaku ekonomi lokal lainnya.
“Kalau kita ingin meningkatkan belanja wisatawan, maka produk yang kita tawarkan juga harus siap. Kualitas harus dijaga, kemasan harus diperbaiki, legalitas harus dipenuhi dan produksinya harus kontinu,” jelas Doris.
2025 DAPAT PERALATAN, 2026 DIPERKUAT KUALITAS DAN LEGALITAS
Dukungan peralatan produksi yang diberikan pada 2025, menurut Doris, perlu dipandang sebagai investasi awal untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
Sementara pelatihan peningkatan kualitas dan fasilitasi legalitas pada 2026 menjadi tahapan lanjutan agar pelaku usaha semakin siap memasuki dan memperluas pasar.
Artinya, dukungan pemerintah tidak berhenti pada kepemilikan alat produksi. Peralatan harus mampu menghasilkan produk, pelatihan harus meningkatkan kualitas, sedangkan legalitas harus membantu membangun kepercayaan pasar.
“Bantuan peralatan harus produktif. Pelatihan harus menghasilkan perubahan kualitas. Legalitas harus membuka kepercayaan pasar. Pada akhirnya, semua itu harus bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Doris.
PARIWISATA BUKAN HANYA SOAL JUMLAH KUNJUNGAN
Doris juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan yang datang.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kunjungan tersebut menciptakan transaksi dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.
“Destinasi yang kuat bukan hanya destinasi yang banyak dikunjungi, tetapi destinasi yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakatnya. Kita ingin wisatawan datang, menikmati destinasi, kemudian membelanjakan uangnya pada produk dan jasa masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, Workshop Standardisasi Kualitas Produk Ekonomi Kreatif di Sumba Barat Daya menjadi bagian dari rangkaian penguatan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas, penggunaan peralatan produksi, perbaikan kualitas, pemenuhan legalitas hingga membuka peluang pasar.
Ujung dari seluruh proses tersebut adalah bagaimana produk lokal memiliki kemampuan lebih besar untuk masuk ke pasar, termasuk pasar yang tercipta dari aktivitas pariwisata.
BACA JUGA : Keterbatasan fiskal Bukan Alasan, DisParekraf NTT Tetap Jaga Asa Ekonomi Lokal Tumbuh
Wisatawan datang menikmati keindahan destinasi. Melalui UMKM yang semakin berkualitas dan memenuhi legalitas sesuai ketentuan, transaksi wisatawan diharapkan semakin banyak terjadi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonominya dapat berputar di masyarakat sekitar destinasi.(Kontributor: Paul.S)
[…] Wisatawan Jangan Cuma Foto! UMKM Didorong Tangkap Belanja Turis Agar Uang Berputar Di NTT […]