Kefamenanu – Narator NTT, — Penantian panjang masyarakat Desa Wisata Tuamese, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), akhirnya menemukan jawaban.
Setelah program yang dinantikan sejak 2025 sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali hadir di Tuamese pada 2026.
Kali ini, bukan sekadar membawa program, tetapi membawa pesan penting bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh memutus perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Pesan itu ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, saat hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Tuamese.
“Efisiensi anggaran bukan berarti efisiensi perhatian pemerintah kepada masyarakat. Ketika kondisi fiskal memungkinkan, kita kembali hadir dan menjawab apa yang menjadi kerinduan masyarakat,” tegas Doris.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghapus program yang telah dirancang bersama masyarakat.
Sebaliknya, ketika ruang fiskal kembali memungkinkan, program yang sempat tertunda dikembalikan kepada masyarakat sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan.
BACA JUGA : DORIS RIHI PASANG TARGET BESAR: WISATAWAN DATANG, BELANJA, DAN TINGGALKAN UANG DI DESA!
SETAHUN MENUNGGU, TUAMESE KEMBALI MENDAPAT JAWABAN
Tahun 2025 menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Tuamese.
Program yang telah dinantikan belum dapat terlaksana karena kebijakan efisiensi anggaran. Namun, penundaan tersebut tidak menghapus potensi desa maupun harapan masyarakat untuk mendapatkan penguatan kapasitas dalam mengembangkan produk lokal.
Potensi tetap ada. Harapan tetap hidup.
Dan pada 2026, harapan itu kembali mendapatkan ruang.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mendorong masyarakat Tuamese mengolah potensi lokal berupa nira dan saboak menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah, di antaranya gula semut dan dodol.
Langkah tersebut bukan sekadar mengajarkan masyarakat mengolah bahan baku.
Lebih jauh, pemerintah ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap potensi yang selama ini tersedia di sekitar mereka.
Apa yang selama ini dianggap biasa harus mulai dilihat sebagai komoditas.
Apa yang selama ini hanya dikonsumsi sendiri harus didorong menjadi produk pasar.
Sementara bahan mentah yang selama ini dijual dengan nilai terbatas, didorong untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Di sinilah semangat Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang menyentuh langsung potensi ekonomi masyarakat.
PARIWISATA TAK BOLEH BERHENTI PADA FOTO DAN Pemandangan
Doris menegaskan, pembangunan pariwisata NTT tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan destinasi.
Pariwisata harus mampu menciptakan rantai ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, konsep “Pariwisata Penggerak Ekonomi Lokal”, “Dari Laut dan Ladang ke Pasar”, serta One Village One Product (OVOP) harus diterjemahkan dalam kegiatan yang nyata dan terukur.
Tuamese memiliki potensi.
Tugas pemerintah, kata Doris, adalah membantu masyarakat mengolah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi.
“Kita ingin wisatawan tidak hanya datang, melihat dan berfoto. Ketika mereka datang, harus ada produk masyarakat yang bisa dibeli. Dengan begitu, uang wisatawan tidak hanya lewat di desa, tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujar Doris.
Dengan perspektif tersebut, gula semut dan dodol tidak sekadar dipandang sebagai produk makanan.
Keduanya dapat berkembang menjadi identitas ekonomi Desa Wisata Tuamese.
Produk lokal dapat menjadi oleh-oleh. Oleh-oleh dapat berkembang menjadi komoditas. Komoditas dapat menjadi sumber pendapatan. Dan pariwisata menjadi pintu masuk bagi perputaran ekonomi masyarakat.
BUKAN SEKADAR PELATIHAN, PRODUK TUAMESE DIDORONG SIAP MASUK PASAR
Yang menjadi perhatian dalam program ini bukan hanya pelaksanaan pelatihan.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendorong adanya tindak lanjut agar produk yang dihasilkan masyarakat dapat berkembang dan memiliki daya saing.
Pendampingan diarahkan pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Bagi Doris, legalitas dan standardisasi bukan sekadar pelengkap.
Keduanya merupakan bagian penting dari perjalanan produk lokal menuju pasar yang lebih luas.
“Kita tidak ingin program ini berhenti pada pelatihan. Harus ada tindak lanjut. Produk harus memiliki legalitas, kualitas dan identitas. Jangan sampai kegiatan pemerintah hanya terlihat sebagai kegiatan yang menghabiskan anggaran. Kita ingin setiap intervensi meninggalkan manfaat dan jejak ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Orientasi program pun diarahkan bukan hanya pada output kegiatan, tetapi pada outcome ekonomi.
Masyarakat mendapatkan keterampilan. Produk mendapatkan penguatan. Pelaku usaha mendapatkan legalitas. Dan produk lokal mendapatkan peluang untuk menembus pasar yang lebih luas.
KETIKA KERINDUAN AKHIRNYA TERJAWAB
Bagi masyarakat Tuamese, kehadiran pemerintah pada 2026 memiliki makna lebih dari sekadar agenda pembangunan.
Ini adalah jawaban atas sebuah penantian.
Harapan yang sempat tertunda pada 2025 kembali menemukan jalannya.
Dari Tuamese, Pemerintah Provinsi NTT ingin menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata harus memiliki wajah yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Bukan hanya membangun destinasi, tetapi membangun pelaku ekonomi.
Bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi membuat belanja wisatawan tinggal di desa.
Bukan hanya menjual keindahan, tetapi menjual produk lokal.
Dan bukan sekadar menggelontorkan anggaran, tetapi memastikan intervensi pemerintah meninggalkan manfaat ekonomi.
Pada akhirnya, kisah Tuamese adalah tentang penantian yang akhirnya mendapatkan jawaban.
Ketika masyarakat menunggu, pemerintah harus hadir.
Ketika harapan sempat tertunda, pemerintah harus kembali membuka jalan.
Dan tahun 2026 menjadi momentum ketika kerinduan masyarakat Tuamese yang telah menanti sejak 2025 kembali dijawab melalui sebuah program yang membawa potensi lokal—dari nira dan saboak menjadi produk, dari produk menuju pasar, dan dari pasar menuju penguatan ekonomi masyarakat.
Dari Tuamese, pesan itu menguat: pembangunan pariwisata bukan hanya tentang membuat wisatawan datang, tetapi memastikan manfaat ekonomi benar-benar tinggal di desa. (Kontributor Paul S)
Tinggalkan Balasan