KUPANG – NARATOR NTT, 2 September 2026.|| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. Bekerja sama dengan Program SKALA NTT, Pemprov NTT menggelar Workshop Penyusunan Proses Bisnis Sistem Pelaporan PAD yang valid, terintegrasi, akurat, dan dapat dipantau secara real time melalui Portal Sasando yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelaporan PAD yang mampu menyajikan data resmi dan terverifikasi sebagai dasar evaluasi serta pengambilan kebijakan oleh Gubernur NTT dan jajaran pimpinan perangkat daerah.
Melalui sistem yang terintegrasi, data pendapatan maupun belanja daerah diharapkan tidak lagi tersebar pada berbagai sumber, tetapi dapat dihimpun dalam satu ekosistem data yang dapat dipantau secara cepat dan akurat.
Leads SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses integrasi data, baik belanja maupun pendapatan daerah, dapat berjalan secara digital.
Menurutnya, integrasi data secara online akan memberikan kemudahan bagi Gubernur dan pimpinan perangkat daerah dalam melakukan pemantauan sekaligus mengambil kebijakan berdasarkan kondisi riil dan data terbaru.
“Sebagai wali data, kita harus memastikan data yang bersumber dari produsen data benar-benar valid sehingga dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap data. Setiap permintaan dan pengeluaran data harus dilakukan melalui mekanisme dan persetujuan yang sesuai, sehingga keamanan serta validitas data tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, menegaskan bahwa fungsi wali data tidak hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi yang mengatur tata kelola data pemerintahan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah sebagai produsen data untuk memberikan dukungan terhadap proses integrasi data dengan memenuhi permintaan data dari wali data sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Dengan demikian, data yang dibutuhkan dapat tersedia tepat waktu dan Gubernur dapat melihat serta memantau perkembangan PAD secara real time.
PAD Pilar Kemandirian Fiskal Daerah
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM, saat membuka kegiatan tersebut, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris BPAD NTT, Drs. Flory Yoseph Napal, MM, mengatakan PAD merupakan salah satu pilar utama dalam menopang kemandirian fiskal daerah.
Karena itu, di tengah era transformasi digital, tata kelola pemungutan dan pelaporan PAD dituntut bergerak lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang rentan terhadap keterlambatan data dan kesalahan input,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Program SKALA sebagai program kemitraan Australia-Indonesia yang selama ini konsisten mendampingi Pemerintah Provinsi NTT dalam penguatan manajemen keuangan publik dan integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif.
Menurutnya, kerja sama dalam penyusunan proses bisnis sistem pelaporan PAD melalui Portal Sasando merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas fiskal Provinsi NTT.
Portal Sasando Jadi Ekosistem Data NTT
Lebih lanjut dijelaskan, Portal Sasando dirancang sebagai pusat ekosistem digital dan integrasi data di Provinsi NTT. Namun, teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung proses bisnis yang jelas, logis, terukur, dan akuntabel.
Karena itu, penyusunan proses bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pelaporan PAD yang efektif.
Setidaknya terdapat tiga hal penting yang ingin diwujudkan melalui penyusunan proses bisnis tersebut.
Pertama, kejelasan alur data, mulai dari objek pajak dan retribusi, proses verifikasi pada perangkat daerah, hingga menghasilkan laporan yang valid dan terintegrasi dalam Portal Sasando.
Kedua, efisiensi birokrasi, dengan memangkas tahapan pelaporan yang tidak diperlukan sehingga proses penyampaian data menjadi lebih cepat dan sederhana.
Ketiga, terwujudnya Satu Data PAD NTT, melalui integrasi data secara real time yang dapat mendukung pimpinan dalam mengambil kebijakan secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Johny Ericson juga meminta seluruh tim teknis serta perwakilan perangkat daerah yang mengikuti workshop agar memanfaatkan forum tersebut secara optimal dengan memberikan masukan konstruktif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Sinergi dan kolaborasi antar-sektor sangat menentukan keberhasilan sistem ini,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.
Ia pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia, tim pengembang Portal Sasando, Program SKALA, serta seluruh peserta yang telah memberikan dedikasi dan kerja keras dalam mendukung penguatan tata kelola PAD dan kemajuan Provinsi NTT.
Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap terbentuk proses bisnis pelaporan PAD yang semakin terstruktur dan terintegrasi, sehingga data pendapatan daerah dapat tersedia secara cepat, valid, aman, dan real time sebagai fondasi pengambilan kebijakan pembangunan di Bumi Flobamora. (Omar)





[…] di NTT, BPAD dan SKALA Gelar Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah, Dorong Aset Jadi Sumber PAD BPAD NTT dan SKALA Gelar Workshop, Dorong Sistem Pelaporan PAD Terintegrasi dan Real Time Pemprov NTT: Terima Kasih Dukungan Pemilik Ranmor atas Pelaksanaan Pergub Tax Amnesty Tahap Satu […]
[…] di NTT, BPAD dan SKALA Gelar Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah, Dorong Aset Jadi Sumber PAD BPAD NTT dan SKALA Gelar Workshop, Dorong Sistem Pelaporan PAD Terintegrasi dan Real Time Pemprov NTT: Terima Kasih Dukungan Pemilik Ranmor atas Pelaksanaan Pergub Tax Amnesty Tahap Satu […]
[…] BACA JUGA : BPAD NTT dan SKALA Gelar Workshop, Dorong Sistem Pelaporan PAD Terintegrasi dan Real Tim… […]