Breaking News
16:39

Bukan Sekadar Indah untuk Dipandang, Alor Didorong Punya Produk Kreatif yang Layak Dibawa Pulang Wisatawan

IMG 20260930 WA0206
Bagikan
Lihat Tersimpan

Kupang – Narator NTT, 30 September 2026. Pemprov NTT Lanjutkan Pembinaan UMKM Alor, 50 Pelaku Ekraf Disiapkan Naik Kelas dari Produk Lokal Menuju Produk Berstandar dan Bernilai Ekonomi

Baca Juga : HOTEL SASANDO KEMBALI MENGGELIAT: SAAT SENJA MENJADI ALASAN UNTUK TINGGAL LEBIH LAMA

ALOR, 30 September 2026 — Pariwisata tidak boleh berhenti pada cerita tentang keindahan alam. Ia harus bergerak menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar destinasi.

Pesan itulah yang kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan menggelar Workshop Standardisasi Kualitas Produk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Alor, 30 September–2 Oktober 2026.

IMG 20260930 WA0205
Dok Foto:Paul S

Sebanyak 50 pelaku UMKM mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bukan kelompok baru. Para pelaku usaha ini merupakan bagian dari kelompok UMKM yang sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada tahun 2025.

Artinya, kegiatan ini bukan sekadar mengulang pelatihan.

Ada pesan yang jauh lebih besar: pembinaan pemerintah harus berkelanjutan dan pelaku UMKM yang telah dibina harus terus didorong untuk naik kelas.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang, yang hadir mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Dalam sambutan pembukaan, Sylvia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak cukup hanya menghasilkan produk. Produk masyarakat harus memiliki mutu, daya saing, legalitas dan identitas usaha yang jelas.

Karena itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong produk unggulan ekonomi kreatif Kabupaten Alor memenuhi standar mutu yang ditetapkan sekaligus memperkuat aspek legalitas usaha, antara lain melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, sertifikasi BPOM, sertifikasi halal serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Produk yang baik harus dibarengi dengan legalitas yang jelas dan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian produk UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas,” demikian pokok pesan yang disampaikan Sylvia.

Bagi Pemerintah Provinsi NTT, standardisasi bukan sekadar persoalan administrasi.

Standardisasi adalah pintu masuk menuju kepercayaan pasar.

Sebab, wisatawan yang membeli sebuah produk lokal tidak hanya membeli barang. Mereka membawa pulang cerita tentang daerah yang dikunjunginya. Karena itu, produk yang dijual di sebuah destinasi harus mampu menjadi bagian dari pengalaman wisata—memiliki kualitas, kemasan, identitas dan nilai tambah yang membuat wisatawan tertarik untuk membeli.

Doris: Pembinaan Tidak Boleh Berhenti di Ruang Pelatihan

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Doris Alexander Rihi, menegaskan bahwa keberlanjutan pembinaan merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menjalankan agenda Dasa Cita, khususnya mendorong “Pariwisata Penggerak Ekonomi Lokal.”

Baca Juga : DARI LONTAR KE PASAR NASIONAL! SABOAK & NIRA TUAMESE “NAIK KELAS”, LODY ADU & ADELCI TITIP PESAN UNTUK PEMPROV NTT

Menurut Doris, ketika pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap kelompok UMKM, maka proses tersebut tidak boleh berhenti hanya karena kegiatan pelatihan telah selesai.

“Yang kita bangun bukan hanya produknya, tetapi ekosistemnya. Karena itu kelompok yang sudah dibina harus terus didampingi agar mereka mampu berkembang, memenuhi standar, memiliki legalitas, memperbaiki kemasan dan memperluas pasar,” ujar Doris.

Bagi Doris, kekuatan pariwisata Alor tidak boleh hanya berhenti pada apa yang dilihat wisatawan.

Keindahan alam harus bertemu dengan kreativitas masyarakat.

Destinasi wisata boleh menghadirkan laut yang biru, pulau-pulau yang memesona dan lanskap yang sulit dilupakan. Tetapi ketika wisatawan pulang, harus ada sesuatu yang ikut mereka bawa: produk, karya, rasa, cerita dan identitas masyarakat Alor.

Karena itu Doris berharap ke depan Alor tidak hanya dikenang karena keindahan alamnya, tetapi juga dikenal karena karya kreatif masyarakatnya.

“Jangan sampai wisatawan datang, melihat keindahan Alor, mengambil foto, lalu pulang tanpa membawa sesuatu yang menjadi cerita dari Alor. Kita ingin produk ekonomi kreatif masyarakat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan,” tegasnya.

Dari Produk Lokal Menuju Produk yang Dipilih Pasar

Workshop ini memberikan perhatian pada sejumlah aspek yang menentukan kemampuan UMKM untuk berkembang.

Pelaku usaha diberikan penguatan mengenai penyusunan rencana bisnis, peningkatan kualitas kemasan serta strategi promosi produk.

Tiga hal tersebut menjadi penting karena persoalan UMKM sering kali bukan semata-mata soal kemampuan menghasilkan produk.

Produk bisa bagus, tetapi tanpa perencanaan bisnis yang matang, kemasan yang menarik dan strategi promosi yang tepat, produk tersebut akan sulit berkembang.

Di sinilah pemerintah ingin mendorong perubahan cara berpikir pelaku UMKM.

Tidak lagi sekadar membuat produk, tetapi mulai berpikir sebagai pelaku usaha.

Tidak hanya bertanya, “Apa yang bisa kami buat?”, tetapi juga, “Apa yang dibutuhkan pasar? Siapa konsumennya? Bagaimana produk ini dikemas? Bagaimana produk ini dipromosikan? Dan bagaimana wisatawan dapat mengenali bahwa produk ini berasal dari Alor?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting ketika pariwisata ditempatkan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Sebab, semakin lama wisatawan tinggal dan semakin banyak belanja wisatawan yang masuk ke masyarakat lokal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak ekonomi secara langsung.

Baca Juga : DARI NTT UNTUK INDONESIA! Cletus Beru Kembali Bersinar, Dokar Tawa Tana dan Uma Uta Jadi Simbol Kebangkitan Budaya

Jangan Biarkan UMKM Berjalan Sendiri

Doris juga menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Pemerintah Provinsi.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Alor menjadi penting, terutama dalam memastikan proses pendampingan dapat terus berjalan setelah kegiatan workshop selesai.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan UMKM yang sudah mendapatkan intervensi pembinaan tidak kembali berjalan sendiri-sendiri.

“Pemerintah Provinsi tentu tidak bisa bekerja sendiri. Apa yang sudah kita mulai perlu dilanjutkan melalui pendampingan Pemerintah Kabupaten. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang,” kata Doris.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan ekonomi kreatif membutuhkan kerja bersama lintas pemerintahan dan lintas sektor.

Pemerintah Provinsi memberikan penguatan kapasitas dan akses pembinaan. Pemerintah Kabupaten memperkuat pendampingan di lapangan. Sementara pelaku UMKM menjadi aktor utama yang memastikan pengetahuan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan pada produk dan usaha mereka.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak diukur dari berapa banyak orang yang duduk mengikuti workshop.

Keberhasilan baru terlihat ketika produk berubah, kualitas meningkat, legalitas semakin kuat, kemasan semakin menarik, pasar semakin luas dan pendapatan pelaku UMKM ikut bertumbuh.

Itulah esensi dari Pariwisata Penggerak Ekonomi Lokal. Alor tidak cukup hanya menjadi destinasi yang dikunjungi.Alor harus menjadi destinasi yang membuat wisatawan datang, menikmati, membeli dan membawa pulang cerita.Dan cerita itu salah satunya harus lahir dari tangan masyarakat Alor sendiri.(Paul S)

Penulis

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *