KOTA KUPANG – NARATOR NTT, 16 September 2026 – Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus digeber. Kali ini, Samsat Kota Kupang bersama Direktorat Lalu Lintas Polda NTT, Jasa Raharja dan stakeholder terkait kembali turun ke jalan melakukan penertiban dokumen kendaraan bermotor.
Yang menarik, operasi gabungan tersebut dipantau langsung Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM.
Kegiatan penertiban berlangsung di salah satu titik strategis Kota Kupang, yakni Jalan El Tari Nomor 52, tepat di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Rabu (16/9/2026).
Jotap, sapaan akrab Johny Ericson Ataupah, hadir didampingi Sekretaris BPAD NTT Drs. Flory Napal, MM., Kepala Bidang Pendapatan I Oktavianus Mare, SS., serta Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Remy Pah.
Kehadiran pimpinan BPAD NTT tersebut menjadi penegasan bahwa optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya dilakukan melalui kebijakan administratif, tetapi juga diperkuat dengan pelayanan, edukasi dan kegiatan penertiban bersama mitra Samsat.
Bidik 500 Ribu Kendaraan Lunas Pajak
Johny Ataupah mengatakan, seluruh UPT Pendapatan/Samsat di 22 kabupaten/kota terus didorong untuk mengoptimalkan kegiatan kesamsatan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat kegiatan gabungan bersama mitra Samsat.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target 500 ribu objek kendaraan bermotor lunas hingga akhir Oktober 2026.
“Semua UPT Pendapatan/Samsat di 22 kabupaten/kota, minus tujuh wilayah terdampak gempa Flores, terus kita dorong untuk mengoptimalkan kegiatan kesamsatan, salah satunya melalui giat gabungan bersama mitra Samsat,” ujar Johny.
Menurutnya, penertiban dokumen kendaraan bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan. Di balik kegiatan tersebut terdapat pesan penting kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa pembayaran PKB merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Pergub 54/2026 Masih Terbuka: Jangan Tunggu Sampai Terlambat
Pada kesempatan tersebut, Johny Ataupah juga kembali mengingatkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor, baik yang beralamat di dalam wilayah NTT maupun masih beralamat di luar wilayah NTT, agar segera memanfaatkan kebijakan Pergub NTT Nomor 54 Tahun 2026 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026.
Johny menyebut kebijakan keringanan PKB tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT sebagai respons terhadap bencana gempa Flores.
Dalam kebijakan tersebut, masyarakat mendapatkan sejumlah bentuk keringanan, antara lain pembebasan seluruh denda pajak, serta diskon tunggakan 75 persen bagi tujuh wilayah terdampak bencana, mulai dari Sikka hingga Manggarai Barat.
Sementara itu, bagi 15 kabupaten yang tidak terdampak bencana, diberikan diskon tunggakan sebesar 50 persen.
Keringanan juga diberikan kepada pemilik kendaraan yang masuk kategori taat pajak melalui diskon pokok pajak 10 hingga 20 persen, sesuai jenis kendaraan dan waktu pelunasan, termasuk bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar wilayah NTT.
“Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan masyarakat. Jangan menunggu sampai masa keringanan berakhir,” imbau Johny.
Siapa Saja yang Mendapat Keringanan Pajak?
Dalam pelaksanaan Pergub NTT Nomor 54 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTT memberikan sejumlah skema keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku 1 September sampai 31 Oktober 2026.
Rinciannya sebagai berikut:
- Bebas 100 persen denda pajak kendaraan
Keringanan ini berupa penghapusan seluruh denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode program. - Diskon 75 persen tunggakan PKB untuk 7 wilayah terdampak gempa Flores
Pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dan masuk dalam wilayah terdampak bencana mendapatkan potongan tunggakan sebesar 75 persen. Wilayah tersebut mencakup kabupaten dari Sikka hingga Manggarai Barat. - Diskon 50 persen tunggakan PKB untuk 15 kabupaten nonterdampak
Bagi pemilik kendaraan di 15 kabupaten yang tidak termasuk wilayah terdampak gempa, pemerintah memberikan keringanan berupa potongan 50 persen atas tunggakan pajak kendaraan. - Diskon pokok pajak 10–20 persen bagi wajib pajak taat pajak
Pemilik kendaraan yang masuk kategori taat pajak juga mendapatkan insentif berupa potongan pokok PKB sebesar 10 hingga 20 persen. Besaran diskon disesuaikan dengan jenis kendaraan serta waktu pembayaran, termasuk ketentuan pembayaran sebelum atau pada saat jatuh tempo. - Keringanan bagi kendaraan mutasi masuk ke NTT
Program ini juga menyasar pemilik kendaraan yang melakukan mutasi masuk kendaraan dari luar wilayah NTT ke dalam wilayah NTT, dengan mendapatkan keringanan pokok pajak sesuai ketentuan program.
Dengan demikian, sasaran program tidak hanya pemilik kendaraan yang menunggak pajak, tetapi juga pemilik kendaraan yang taat membayar pajak serta kendaraan yang dimutasi masuk dari luar NTT
Samsat Kota Kupang Gaspol, Semua Jenis Kendaraan Jadi Sasaran
Sementara itu, Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, Remy Pah, menegaskan bahwa kegiatan penertiban dokumen kendaraan akan terus dilakukan bersama mitra kerja.
Sasaran kegiatan mencakup seluruh jenis kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Menurut Remy, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan melakukan penertiban, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB tepat waktu.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak warga pemilik kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang ada di Kota Kupang, agar sadar dan taat pajak kendaraan,” katanya.
Remy menjelaskan, kepatuhan membayar pajak sejak sebelum jatuh tempo membuat masyarakat terhindar dari denda maupun akumulasi tunggakan.
Lebih dari itu, pembayaran PKB juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan NTT dan Kota Kupang melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
Bukan Sekadar Penertiban, Ada Pesan Besar untuk Warga
Operasi gabungan Samsat Kota Kupang bersama Dit Lantas Polda NTT, Jasa Raharja dan stakeholder terkait pada akhirnya bukan hanya tentang pemeriksaan dokumen kendaraan di jalan.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kendaraan yang digunakan di jalan juga membawa tanggung jawab administrasi dan kontribusi terhadap daerah.
Dengan adanya Pergub Nomor 54 Tahun 2026, masyarakat diberikan ruang untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan berbagai skema keringanan yang tersedia.
Karena itu, pesan Samsat Kota Kupang cukup jelas: jangan menunggu ditertibkan di jalan untuk kemudian mengurus pajak kendaraan. Manfaatkan masa keringanan dan selesaikan kewajiban pajak kendaraan sebelum 31 Oktober 2026.
Operasi penertiban pun akan terus berjalan, seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi NTT memperluas kepatuhan pajak dan mengejar target penerimaan daerah hingga akhir tahun. (Tim Narator/Omar)
Tinggalkan Balasan