Bukan Duduk Manis! Samsat Manggarai “Turun Gunung” Kejar Pajak Menunggak, Sekolah hingga Gereja Jadi Sasaran

RUTENG, NARATOR NTT, 15 September 2026|| — Tak ada lagi istilah menunggu wajib pajak datang ke kantor. UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai memilih bergerak langsung ke tengah masyarakat untuk memburu kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Strategi jemput bola ini dilakukan dengan menyasar berbagai ruang publik, sekolah hingga tempat ibadah. Tujuannya satu: memastikan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2026 yang memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa Flores.

Terbaru, pada Selasa (15/9/2026), petugas UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai menyambangi SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng dan SMK Widya Bhakti Ruteng.

Baca Juga : 355.477 Lunas PKB, 144.523 Diburu! Kejar 500 Ribu Kendaraan Hingga Oktober 2026

Bukan sekadar kunjungan biasa. Di dua sekolah tersebut, petugas secara langsung memberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan sekaligus menyampaikan informasi mengenai kebijakan keringanan PKB yang sedang berlaku.

Tak Tunggu Wajib Pajak, Petugas yang Datang

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai, Lorensius Agung, menegaskan bahwa pola pelayanan seperti ini menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pemerintah akan sulit dimanfaatkan secara maksimal apabila informasi hanya berhenti di ruang kantor atau meja pelayanan.

“Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan. Informasi mengenai Pergub Nomor 54 Tahun 2026 perlu kami bawa langsung ke tengah masyarakat,” tegas Lorensius.

Karena itu, UPT Pendapatan Manggarai terus memperkuat sosialisasi dengan mendatangi langsung kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai strategis.

Sekolah menjadi salah satu sasaran penting.

Baca JUGA : PAD Sabu Raijua Dibidik Naik! Pemprov NTT Dukung Insentif PNBP untuk Tarik Kendaraan Beralamat Luar Daerah

Siswa Jadi “Jembatan” Informasi ke Orang Tua

Ada alasan kuat mengapa sekolah ikut menjadi medan sosialisasi.

Para siswa dinilai dapat menjadi mata rantai informasi yang efektif untuk meneruskan pesan perpajakan kepada keluarga, khususnya orang tua yang memiliki kendaraan bermotor.

Dengan cara ini, informasi mengenai keringanan PKB tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diharapkan sampai ke rumah-rumah warga.

Pesannya sederhana: jangan biarkan kendaraan terus menunggak ketika pemerintah telah membuka ruang keringanan.

UPT Pendapatan Manggarai pun terus menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jajaran pemerintah daerah untuk memperluas penyebaran informasi tersebut.

Bayar Pajak, Bangun NTT

Bagi pemerintah daerah, kepatuhan membayar PKB bukan sekadar persoalan administrasi.

Penerimaan pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang pada akhirnya menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, gerakan meningkatkan kepatuhan PKB juga menjadi bagian dari semangat “Ayo Bangun NTT”.

Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Di tengah kondisi masyarakat Flores yang masih menghadapi dampak bencana, kebijakan keringanan melalui Pergub NTT Nomor 54 Tahun 2026 menjadi momentum yang diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai memastikan sosialisasi akan terus digencarkan.

Sebab, bagi kendaraan yang masih menunggak, kesempatan mendapatkan keringanan pajak bukan untuk ditunggu sampai habis—tetapi untuk segera dimanfaatkan.

Samsat Manggarai turun gunung. Kini giliran masyarakat menentukan: tetap menunggak atau manfaatkan keringanan dan ikut membangun NTT. (NaratorNTT/Adriana Medah)