355.477 Lunas PKB, 144.523 Diburu! Kejar 500 Ribu Kendaraan Hingga Oktober 2026

KUPANG, NARATTOR NTT,13 September 2026|| — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat langkah strategis mengejar potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tengah momentum kebijakan keringanan pajak kendaraan sebagai respons terhadap dampak gempa Flores.

Melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, kekuatan Samsat di wilayah Daratan Timor disatukan dalam sebuah rapat koordinasi bersama Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi se-Wilayah Daratan Timor dan Jasa Raharja NTT, Jumat, 11 September 2026, di Ruang Rapat BPAD NTT.

Enam wilayah menjadi kekuatan utama dalam konsolidasi tersebut, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka, bersama Jasa Raharja NTT.

Rapat ini bukan sekadar agenda koordinasi rutin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat penjangkauan objek kendaraan sekaligus mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala BPAD NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM., didampingi Sekretaris BPAD NTT Drs. Flory Napal, MM. dan Kabid Pendapatan I Oktavianus Mare, SS., menegaskan bahwa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal.

144.523 Kendaraan Masih Harus Dijangkau

Johny mengungkapkan, hingga akhir Oktober 2026, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penjangkauan sebanyak 500.000 unit kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Sementara berdasarkan data realtime hingga 10 September 2026, jumlah objek kendaraan yang telah berhasil dijangkau mencapai 355.477 unit.

Artinya, masih terdapat 144.523 unit kendaraan yang harus dijangkau dalam waktu yang tersisa.

Angka tersebut menjadi tantangan sekaligus panggilan bagi seluruh jajaran Samsat untuk bergerak lebih agresif.

“Ini merupakan upaya percepatan penjangkauan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka memenuhi kekurangan target sebesar 500.000 unit pada dua bulan terakhir tahun berjalan,” tegas Johny.

Target tersebut tidak hanya berorientasi pada angka. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan semakin banyak kendaraan teridentifikasi, semakin berkualitas database kendaraan, semakin luas pelayanan yang diberikan dan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Samsat Diminta Bergerak dari Data hingga Lapangan

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi akan dimaksimalkan.

Mulai dari data mining dan pemutakhiran database, penjangkauan langsung ke objek kendaraan, penjangkauan digital melalui berbagai media informasi dan kanal digital, hingga menggandeng komunitas serta korporasi di masing-masing wilayah.

Dengan strategi tersebut, Samsat diharapkan tidak hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor pelayanan, tetapi juga aktif melakukan penjangkauan.

Tujuan akhirnya adalah mempercepat penjangkauan potensi PKB, mengidentifikasi kendaraan yang belum terjangkau, meningkatkan efektivitas pelayanan dan penagihan, mengoptimalkan seluruh kanal penjangkauan, memperkuat koordinasi antarunit kerja dan pemangku kepentingan, serta memastikan target 500.000 unit kendaraan pada akhir Oktober 2026 dapat tercapai.

Pemerintah juga menargetkan tersedianya peta potensi berdasarkan wilayah, daftar wajib pajak prioritas, pelaksanaan penjangkauan objek kendaraan, pelayanan dan penagihan kepada wajib pajak, data monitoring, laporan capaian harian dan mingguan, evaluasi pelaksanaan serta rekomendasi tindak lanjut.

Jasa Raharja: Kolaborasi Jadi Kunci

Sementara itu, Kepala Jasa Raharja NTT, Sumantri Muhammad Baswan, SH., LL.M., CIRP., CCD., QRMP, dalam paparannya menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan sekaligus optimalisasi penerimaan SWDKLLJ.

Ia menyampaikan bahwa dalam pertumbuhan kepatuhan pajak kendaraan secara nasional, NTT berada di urutan ke-12 dengan tingkat kepatuhan 45 persen, mengungguli sejumlah wilayah di Sumatera dan Provinsi Banten.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan di NTT masih berada dalam kondisi yang cukup baik, namun tetap membutuhkan penguatan bersama.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Tim Pembina Samsat, Jasa Raharja dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting.

Sumantri memperkenalkan semangat kolaborasi tersebut melalui tagline “GEGAP GEMPITA”, yakni Gerakan Menutup Gap Penerimaan dan Gerakan Insentif Taat Pajak.

“Gegap adalah tujuan besarnya, dan Gempita adalah aksi nyatanya,” jelasnya.

Pergub 54/2026 Jadi Momentum Percepatan

Menurut Sumantri, berbagai langkah kolaboratif tersebut telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama Tim Pembina Samsat.

Namun, dengan diberlakukannya Pergub Nomor 54 Tahun 2026, yang memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui koordinasi yang semakin kuat.

Karena itu, sinergi antara seluruh UPT Pendapatan, Jasa Raharja dan unsur terkait harus diperkuat agar kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Kebijakan tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan dua kepentingan sekaligus: memberikan ruang keringanan bagi masyarakat dan memperluas kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

Target Akhir: 500 Ribu Kendaraan, PAD NTT Makin Kuat

Konsolidasi Daratan Timor ini pada akhirnya diarahkan untuk mencapai sasaran yang lebih besar, yakni meningkatkan cakupan penjangkauan PKB, meningkatkan kualitas database kendaraan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pembayaran PKB, memperkuat efektivitas pelayanan dan meningkatkan penerimaan PKB sebagai salah satu sumber PAD NTT.

Dengan posisi realtime 355.477 unit kendaraan dan masih tersisa 144.523 unit untuk mencapai target 500.000 unit, dua bulan ke depan menjadi periode krusial bagi seluruh jajaran Samsat.

Pesannya jelas: tidak ada ruang untuk bekerja sendiri-sendiri.

Samsat Daratan Timor kini menyatukan kekuatan, memperkuat data, memperluas penjangkauan dan mengoptimalkan seluruh kanal pelayanan. Semuanya bermuara pada satu target besar: 500.000 kendaraan terjangkau, kepatuhan meningkat, dan penerimaan PAD NTT semakin kuat.(NaratorNTT/Omar)