KUPANG – NARATOR NTT, 31 Agustus 2026|| — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penghimpunan donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT Rp1,3 miliar untuk membantu korban bencana di Flores.
Dari total tersebut, sebagian besar adalah kontribusi secara sukarela dan kepedulian dari ASN Provinsi NTT dari berbagai jenjang jabatan, serta kebijakan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat korban bencana di 7 wilayah terdampak yakni Kabupaten Sikka hingga Manggarai Barat.
Hal ini disampaikan Gubenur Melki Laka Lena pada Apel ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (31/8/2026). Ditegaskannya bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui tindakan konkret yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana.
Donasi ASN sebesar Rp1,3 miliar menjadi salah satu bentuk solidaritas dan kepedulian aparatur pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Penghimpunan dana tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial keluarga besar Pemerintah Provinsi NTT untuk meringankan beban masyarakat yang sedang membutuhkan dukungan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan dukungan melalui kebijakan pengurangan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 75%, bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai korban atau terdampak bencana melalui “Peraturan gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 tahun 2026 tentang Pemberian Diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan diskon lainnya” .
Kebijakan tersebut, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak hanya menghadapi kehilangan harta benda dan terganggunya aktivitas ekonomi, tetapi juga membutuhkan ruang untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonominya. Karena itu, pemerintah hadir dengan memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat melalui kebijakan fiskal daerah.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pajak daerah tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kondisi tertentu.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kehadiran itu harus dirasakan, bukan hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam apel tersebut.
Semangat tersebut sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Keadilan sosial diwujudkan bukan hanya dalam pemerataan pembangunan, tetapi juga melalui keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang berada dalam kondisi sulit dan membutuhkan dukungan.
Melalui dua langkah tersebut—solidaritas ASN melalui donasi Rp1,3 miliar dan kebijakan keringanan pajak kendaraan—Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kebijakan pemerintah dapat berjalan beriringan dalam memberikan solusi bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, bencana bukan hanya menjadi persoalan yang harus ditangani melalui bantuan darurat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan pemerintah.
Gubernur NTT hadir, pemerintah bergerak, dan masyarakat tidak berjalan sendiri. Semangat inilah yang menjadi wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang terdampak bencana. (Tim Narator NTT/Tony G.Naibobe)
Tinggalkan Balasan