Di Tanjung Selor, Wagub Johni Asadoma dan Rombongan gelar Diskusi dan berbagi Informasi

Studi Tiru Didukung SKALA NTT, Kalimantan Utara Ungkap Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air

TANJUNG SELOR, NARATOR NTT, Kamis, 22 Oktober 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai membidik potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi air. Melalui kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama rombongan menggelar diskusi dan berbagi informasi untuk mempelajari praktik pemungutan pajak kendaraan di atas air yang telah diterapkan di wilayah tersebut.

Memasuki hari kedua kunjungan, rombongan Pemprov NTT bertolak dari Tarakan menuju Tanjung Selor, pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kedatangan mereka disambut oleh Pemerintah Provinsi Kaltara yang mewakili Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yakni Sekretaris Daerah Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Agenda diawali dengan pertukaran cenderamata, kemudian dilanjutkan diskusi bersama pimpinan perangkat daerah Kaltara mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dinamika kemasyarakatan, serta berbagai capaian pembangunan di kedua provinsi.

Baca Juga: WAGUB JOHNI ASADOMA DISAMBUT HANGAT DI KALTARA, PIMPIN MISI STRATEGIS

Namun, ada satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut, yakni bagaimana mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan di atas air sebagai sumber baru penguatan PAD NTT.

Kaltara Buka Pengalaman, NTT Pelajari Strategi Pemungutan Pajak

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan oleh Sekda Kaltara, H. Denny Harianto, ditegaskan bahwa transportasi air, termasuk speedboat dan kapal motor, merupakan urat nadi utama mobilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Utara.

Kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan menjadikan sarana transportasi air sangat penting, tidak hanya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga membuka peluang penerimaan daerah melalui sektor perpajakan.

Pemerintah Provinsi Kaltara mulai menerapkan pajak kendaraan di atas air pada 5 Januari 2025 sebagai salah satu sumber PAD. Pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tingkat daerah, kebijakan tersebut didukung Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026.

Pelaksanaannya juga diintegrasikan dengan pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta persyaratan laik operasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kaltara.

Model integrasi ini menjadi salah satu aspek penting yang dipelajari rombongan NTT, terutama dalam membangun mekanisme pemungutan pajak yang terhubung dengan pendataan kendaraan, pelayanan administrasi, dan pemenuhan persyaratan operasional.

70 Kendaraan Terdata, Penerimaan Capai Rp176,89 Juta

Salah satu capaian yang dipaparkan dalam diskusi tersebut adalah pendataan kendaraan di atas air yang telah dilakukan sejak 2025.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, sebanyak 70 unit kendaraan di atas air telah terdaftar dan terinventarisasi. Dari jumlah tersebut, 62 unit dilaporkan telah melunasi kewajiban pajaknya, dengan total penerimaan mencapai Rp176,89 juta.

Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa sektor transportasi air dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah apabila didukung pendataan yang baik, regulasi yang jelas, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sistem pelayanan yang terintegrasi.

Bagi NTT, pengalaman Kalimantan Utara ini menjadi bahan pembelajaran penting untuk mengidentifikasi potensi objek pajak, memperkuat administrasi perpajakan, dan merancang mekanisme pemungutan yang sesuai dengan karakteristik geografis serta kebutuhan masyarakat NTT.

Johni Asadoma: Praktik Baik Kaltara Jadi Referensi Strategis NTT

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sambutan hangat dan keterbukaan dalam berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan di atas air.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov NTT untuk mempelajari praktik baik yang dapat diadaptasi dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kehadiran rombongan NTT di Kalimantan Utara mendapat dukungan penuh dari SKALA NTT melalui kegiatan studi tiru mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan di atas air.

Johni berharap pengalaman yang diperoleh selama kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai pertukaran informasi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi langkah konkret dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan potensi PAD di NTT.

“Kiranya praktik baik ini menjadi bagian dari kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terutama dalam rangka optimalisasi PAD untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan,” demikian pesan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

Bukan Sekadar Kunjungan, tetapi Upaya Membuka Peluang PAD

Studi tiru ini menjadi momentum penting bagi NTT untuk memperluas perspektif dalam menggali sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi wilayah.

Baca Juga: SKALA Fasilitasi Studi Tiru ke Kaltara, Pajak Kendaraan di Atas Air Dibidik Jadi Sumber PAD NTT

Dengan karakteristik geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki kebutuhan transportasi laut antardaerah, pengalaman Kaltara dapat menjadi referensi awal dalam mengkaji potensi serta kesiapan penerapan kebijakan pajak kendaraan di atas air.

Meski demikian, penerapannya di NTT memerlukan kajian regulasi, pemetaan objek pajak, pendataan kendaraan, serta koordinasi dengan instansi terkait agar kebijakan yang disusun tepat sasaran dan tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Melalui kolaborasi antarpemerintah daerah dan dukungan SKALA NTT, diharapkan hasil studi tiru ini dapat menjadi pijakan bagi penguatan tata kelola pendapatan daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur. (Narator NTT/Omar)