MAUMERE – NARATOR NTT, 9 September 2026|| — Percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Mengawali agenda berkantor di Pulau Flores selama sepekan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memastikan proses relokasi dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan lebih cepat.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Senin (7/9/2026) malam, dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran Pemkab Flores Timur.
Turut hadir sejumlah pejabat Pemprov NTT, di antaranya Kepala Dinas PUPR Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.
Bagi Gubernur Melki, pembangunan Huntap tidak boleh lagi berjalan lambat. Persoalan pertanahan dan administrasi harus segera dituntaskan agar pembangunan fisik dapat dimulai.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” tegas Gubernur.
2.310 KK Terdampak, Tiga Kawasan Huntap Dikebut
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki sejak akhir Desember 2024 berdampak terhadap enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang.
Dari 2.310 kepala keluarga terdampak, sebanyak 238 kepala keluarga memilih melakukan relokasi secara mandiri. Sementara masyarakat lainnya dipersiapkan untuk mendapatkan penanganan melalui pembangunan kawasan hunian tetap secara terpadu.
Pemerintah merencanakan pembangunan Huntap di tiga lokasi Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga.
Lokasi Kuhe memiliki luas sekitar 5 hektare dan menjadi kawasan dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemkab Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan kini proses diarahkan pada sertifikasi tanah serta penyelesaian administrasi pertanahan.
Sementara lokasi Todo memiliki luas 25,98 hektare. Tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman telah dilakukan dan selanjutnya memasuki proses penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian.
Adapun lokasi Walang dengan luas sekitar 22 hektare masih berada dalam tahap persiapan administrasi pertanahan.
Secara keseluruhan, ketiga lokasi tersebut memiliki luas sekitar 52,98 hektare.
Pemkab Flores Timur bahkan menargetkan pembangunan 244 unit rumah di Kuhe pada tahun ini.
Karena itu, Gubernur Melki meminta seluruh pihak tidak bekerja secara sektoral. Seluruh persoalan yang menghambat pembangunan harus segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama.
Bukan Sekadar Bangun Rumah
Bagi Gubernur Melki, Huntap bukan sekadar proyek membangun rumah.
Lebih dari itu, kawasan relokasi harus menjadi tempat bagi masyarakat untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan aman, layak dan produktif.
Karena itu, pembangunan Huntap harus berjalan beriringan dengan penyediaan jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah hingga sarana pendukung mata pencaharian.
“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal,” ujar Melki.
Kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, embung kecil hingga sumber air bersih diminta segera didata secara menyeluruh untuk kemudian dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama Pemerintah Pusat.
Penanganan pascabencana di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang juga diarahkan secara terpadu, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur hingga pemulihan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
Anak-anak Penyintas Tak Boleh Kehilangan Masa Depan
Di tengah proses relokasi, Pemerintah memastikan pelayanan dasar tetap berjalan.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berlangsung di kawasan hunian sementara.
Pemprov NTT juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anak penyintas erupsi. Melalui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, siswa SMA dan SMK negeri dari kalangan penyintas erupsi mendapatkan pembebasan iuran pendidikan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang serta pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.
Namun, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah terdampak masih mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Sekolah swasta juga menghadapi tantangan terkait pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.
Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Flores Timur akan terus melakukan pendataan serta koordinasi untuk memastikan rehabilitasi fasilitas pendidikan dapat dilakukan dan anak-anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.
Musim Hujan Mengintai, Banjir dan Lahar Dingin Diantisipasi
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah ancaman musim hujan.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengingatkan perlunya langkah preventif bagi masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara, terutama untuk menghadapi potensi banjir dan lahar dingin.
Pembangunan akses jalan, penyediaan sumber air bersih serta sarana perlindungan masyarakat menjadi kebutuhan yang harus segera ditangani.
Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat penyintas tidak kembali menghadapi risiko bencana baru ketika musim hujan tiba.
Dari Bantuan Menuju Kemandirian Ekonomi
Pemerintah juga mulai menggeser fokus penanganan dari sekadar bantuan menuju pemulihan ekonomi masyarakat.
Sebagian besar warga terdampak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Karena itu, dukungan terhadap sektor pertanian menjadi salah satu prioritas, termasuk bantuan sarana produksi, pengembangan mata pencaharian hingga kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sektor kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan, khususnya bagi masyarakat yang kini berada di kawasan dekat pesisir.
UMKM terdampak juga menjadi perhatian. Pemerintah akan melihat berbagai bentuk dukungan yang memungkinkan, termasuk relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Perhatian khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya yang menghadapi beban lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.
Karena itu, kawasan relokasi harus dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai kawasan yang mampu membangun ketahanan pangan, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Relokasi Mandiri Juga Bergerak
Selain pembangunan Huntap terpadu, skema relokasi mandiri juga terus berjalan.
Pada Tahap I, tercatat pembangunan delapan unit rumah di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sedangkan lima unit lainnya masih dalam berbagai tahapan pembangunan.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Melki Laka Lena dan jajaran Pemprov NTT terhadap masyarakat terdampak.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Ignatius.
Melki: Kita Tidak Hanya Memindahkan Warga, tetapi Membangun Kembali Kehidupan
Rapat koordinasi di Maumere menjadi langkah awal agenda Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan.
Dari Maumere, pemerintah mempertegas arah penanganan Lewotobi: dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih menyeluruh.
Gubernur Melki menegaskan seluruh jajaran pemerintah harus bergerak bersama agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya,” tegasnya.
Menurut Melki, pembangunan Huntap harus menjadi pintu masuk menuju pemulihan yang lebih besar.
Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” pungkas Gubernur.
Dengan semangat tersebut, percepatan Huntap Lewotobi kini bukan sekadar soal seberapa cepat rumah dibangun, tetapi seberapa cepat kehidupan warga penyintas dapat kembali berdiri dan menatap masa depan. (Narator/Omar)
Sumber: Laman Facebook Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT
[…] Jejak Gubernur Kembali di Tanah Palue, Melki Laka Lena Bawa Harapan Baru di Tengah Luka Gempa. Kejar Huntap Korban Lewotobi, Gubernur Melki: Jangan Biarkan Warga Terlalu Lama Hidup dalam Ketidakp… Lahan Tidur Disulap Jadi Kebun Kreatif, Ketua DPRD NTT: ASN Parekraf Buktikan Inovasi Tak Harus […]