KUPANG, NARATOR NTT, 13 November 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) terus menggencarkan sosialisasi kebijakan perpanjangan amnesty atau keringanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Langkah masif ini dilakukan untuk memastikan seluruh pemilik kendaraan bermotor di NTT mengetahui dan memanfaatkan kesempatan penghapusan tunggakan serta denda pajak kendaraan melalui pemberlakuan Pergub NTT Nomor 64 Tahun 2026. Kebijakan tersebut merupakan perpanjangan dari program keringanan pajak berdasarkan Pergub Nomor 54 Tahun 2026 yang berakhir pada Oktober 2026 lalu.
Baca Juga : Perkuat PAD, BPAD NTT Matangkan Arah Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Tahun 2027.
Melalui kebijakan terbaru ini, Pemprov NTT memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan, termasuk penghapusan 100 persen tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
Kepala BPAD Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, SP., MM., didampingi Kepala Bidang Pendapatan I, Oktavianus Mare, SS., menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut disampaikan Johny Ataupah saat memberikan keterangan di Kantor BPAD Provinsi NTT, Jumat (13/11/2026). Menurut Johny, program keringanan kali ini menjadi kesempatan istimewa bagi masyarakat karena pemerintah memberikan penghapusan seluruh tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan sebesar 100 persen.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan cukup membayar pajak tahun berjalan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila melakukan registrasi ulang lima tahunan berupa penggantian STNK dan TNKB.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat. Seluruh tunggakan dan denda pajak kendaraan dihapus 100 persen. Masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan beserta kewajiban lainnya sesuai ketentuan,” jelas Johny.
Selain penghapusan tunggakan dan denda, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif lainnya, berupa diskon pajak kendaraan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum atau tepat pada waktunya.
Insentif juga diberikan untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT. Pemerintah turut mendorong transaksi pembayaran secara digital melalui kanal Pro NTT dan aplikasi SIGNAL guna memberikan kemudahan serta memperluas akses pelayanan kepada masyarakat.
BPAD Turun Langsung ke Titik Keramaian
Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan I BPAD NTT, Oktavianus Mare, SS., mengatakan bahwa seluruh jajaran BPAD, termasuk UPT Pendapatan Daerah di kabupaten dan kota, terus didorong untuk melakukan sosialisasi secara masif.
Menurut Oktavianus, penyebarluasan informasi tidak hanya dilakukan melalui media komunikasi, tetapi juga dengan turun langsung menemui masyarakat di berbagai lokasi strategis.
Pada Jumat (13/11/2026), Tim BPAD melakukan pembagian dan penyebaran flyer sosialisasi di sejumlah titik keramaian di Kota Kupang, di antaranya kawasan perempatan lampu merah, Pasar serta sejumlah lokasi strategis lainnya.
Kegiatan tersebut bertujuan agar informasi mengenai Pergub Nomor 64 Tahun 2026 dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya para pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan pajak.
“Kami terus mendorong seluruh UPT Pendapatan Daerah di kabupaten dan kota agar aktif melakukan sosialisasi. Hari ini tim turun langsung membagikan flyer di sejumlah titik keramaian di Kota Kupang supaya masyarakat mengetahui dan segera memanfaatkan kebijakan keringanan ini,” ungkap Oktavianus.
Kesempatan Terakhir, Tahun 2027 Tidak Ada Lagi Kebijakan Serupa
Oktavianus juga mengingatkan masyarakat bahwa program keringanan pajak kendaraan berdasarkan Pergub Nomor 64 Tahun 2026 hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
Ia menegaskan, memasuki tahun 2027 dan seterusnya, tidak akan ada lagi kebijakan keringanan serupa sebagaimana program yang sedang diberlakukan saat ini.
Karena itu, seluruh pemilik kendaraan bermotor di NTT diimbau agar tidak menunda pembayaran dan segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa pemberlakuan berakhir.
Baca Juga: Kaban BPAD NTT dan Wakapolda Bersama Pembina Samsat Tanam Pohon, Ajak Peduli Lingkungan
“Kami mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan menunggu sampai terlambat. Manfaatkan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda 100 persen ini sebelum berakhir pada 31 Desember 2026,” ajaknya.
Ia menambahkan, kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.
“Dengan sadar dan taat membayar pajak, kita turut mengambil bagian dalam membangun daerah. Mari bersama-sama mendukung pembangunan NTT sesuai spirit ‘Ayo Bangun NTT’,” tutup Oktavianus. (Jesica Ang)
Tinggalkan Balasan