Oleh: Valerius P. Guru, S.Sos.
Kasubag Kepegawaian dan Umum Disnakertrans NTT
Ada pertemuan yang selesai ketika para peserta meninggalkan ruangan. Ada pula pertemuan yang justru baru dimulai ketika semua orang kembali ke tempatnya masing-masing.
Silaturahmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT dengan para pemimpin agama di NTT, menurut hemat penulis, berada pada kategori yang kedua.
Pertemuan yang diinisiasi dan “diarsiteki” oleh Yosep Rasi, S.Sos., M.Si., itu bukan sekadar agenda seremonial. Ia membawa pesan yang jauh lebih dalam: bahwa pembangunan manusia NTT tidak cukup hanya berbicara tentang angka pertumbuhan, anggaran, infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan investasi. Pembangunan juga membutuhkan jiwa, nilai, iman, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT mendatangi para pemimpin agama. Pertemuan dengan Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, berlangsung pada Rabu, 23 September 2026. Silaturahmi kemudian dilakukan dengan Ketua PHDI NTT, Dr. I Wayan Darmawa, MT. Pada Jumat, 25 September 2026, pertemuan berlangsung bersama Ketua MUI NTT, Haji Drs. Muhamad Wongso beserta jajaran. Sementara dengan Ketua Sinode GMIT, Pendeta Samuel Pandie, M.Th., pertemuan terlaksana pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Ada satu benang merah dari seluruh perjumpaan itu: manusia NTT harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan.
Pemimpin dan Kesadaran Spiritual
Pertama, pertemuan ini berbicara tentang kepemimpinan.
Seorang pemimpin pada hakikatnya tidak hanya memegang kewenangan administratif. Ia memegang kepercayaan. Di balik jabatan ada tanggung jawab. Di balik kewenangan ada amanah. Dan di balik amanah ada manusia yang kehidupannya dipertaruhkan.
Dalam perspektif iman, kekuasaan dan kepemimpinan tidak berhenti pada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ada dimensi pertanggungjawaban yang lebih tinggi kepada Tuhan.
Karena itu, menjadi pemimpin berarti menyadari bahwa tidak ada rakyat yang boleh dipandang sebagai angka statistik semata. Tidak ada warga yang boleh dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada kelompok masyarakat yang boleh dibiarkan berjalan sendirian ketika negara hadir untuk melayani.
Pemerintah memiliki rakyat. Lembaga agama memiliki umat. Tetapi rakyat dan umat adalah manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan.
Di situlah titik temu pemerintahan dan agama menemukan relevansinya.
Pertemuan tersebut sekaligus menghadirkan gagasan tentang NTT sebagai “Provinsi Beriman”—bukan dalam pengertian simbolik semata, tetapi sebagai provinsi yang pembangunan dan pelayanannya memiliki dasar moral: kejujuran, keadilan, kasih, solidaritas, dan penghormatan terhadap manusia.
Sebab pembangunan tanpa nilai mudah berubah menjadi sekadar proyek. Pembangunan tanpa manusia hanya menghasilkan angka. Dan pembangunan tanpa hikmat dapat kehilangan arah.
Tidak Melupakan Sejarah
Kedua, perjumpaan pemerintah dan para pemimpin agama juga mengingatkan kita pada sejarah NTT.
Jauh sebelum pembangunan modern berkembang seperti sekarang, berbagai lembaga keagamaan telah mengambil bagian dalam pendidikan, kesehatan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, transportasi, bahkan penerbitan.
Sejarah itu tidak boleh dilupakan.
Namun perjumpaan pemerintah dan lembaga agama bukanlah ruang untuk mempertandingkan siapa yang paling berjasa atau siapa yang paling eksis. Justru sebaliknya, perjumpaan itu dapat dibaca sebagai ruang untuk menghidupkan kembali prinsip subsidiaritas.
Pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri.
Ada kekuatan masyarakat sipil. Ada yayasan. Ada lembaga keagamaan. Ada komunitas. Ada dunia usaha. Ada kelompok masyarakat yang selama ini telah bekerja di tengah rakyat.
Negara hadir bukan untuk mematikan kekuatan-kekuatan tersebut, tetapi memastikan semuanya bergerak dalam satu tujuan: menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam konteks NTT, kerja sama semacam itu bukan sesuatu yang asing. Tanah Flobamora memiliki sejarah panjang tentang gotong royong dan kerja bersama.
Karena itu, dinas pemerintah dan yayasan sosial-keagamaan semestinya tidak ditempatkan sebagai dua kubu yang berseberangan. Keduanya dapat menjadi dua kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun manusia.
Kerja Bukan Sekadar Upah
Ketiga, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: kerja dan hidup layak sebagai hak warga negara.
Manusia adalah homo faber—makhluk yang bekerja.
Karena itu, pekerjaan bukan sekadar transaksi antara tenaga dan upah. Kerja menyentuh martabat manusia.
Ketika seseorang bekerja, ia tidak hanya menghasilkan sesuatu. Ia sedang mempertahankan kehidupan, membangun keluarga, mengembangkan dirinya, dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial.
Karena itu, pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia juga menyentuh persoalan kemanusiaan.
Begitu pula kemiskinan tidak boleh dipandang sebagai kenyataan yang harus diterima begitu saja. Ia merupakan tantangan bagi negara, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga agama, dan seluruh elemen pembangunan.
Di sinilah amanat konstitusi tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak memperoleh maknanya.
Tetapi ada satu hal yang juga perlu ditegaskan: martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis pekerjaannya.
Koster di gereja, marbot di masjid, penjaga pura, petugas kebersihan, buruh, petani, nelayan, sopir, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, pegawai negeri, pengusaha, maupun profesional memiliki martabat yang sama sebagai manusia.
Kita sering menikmati ruangan yang bersih tanpa pernah memikirkan siapa yang membersihkannya.
Kita memuji halaman yang rapi, tetapi lupa bahwa ada tangan yang bersedia kotor dan blepotan agar orang lain dapat menikmati kebersihan.
Kita menikmati sukses sebuah acara, tetapi jarang mengundang petugas kebersihan untuk berdiri bersama dalam foto kemenangan.
Di sinilah kita perlu mengoreksi cara pandang. Tidak ada pekerjaan yang membuat manusia menjadi hina.Yang membuat manusia mulia bukan seragamnya, bukan jabatannya, bukan besar kecilnya penghasilan, melainkan kemanusiaannya. Dan setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Sang Pencipta.
Pembangunan Membutuhkan Hikmat
Keempat, pembangunan NTT membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya.NTT memiliki sumber daya manusia. NTT memiliki sumber daya alam. Potensi ekonomi tersedia. Anggaran pembangunan ada, meskipun tentu memiliki keterbatasan. Namun semua itu tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan.
Kita membutuhkan hikmat.
Ilmu dapat dipelajari. Keterampilan dapat dilatih. Teknologi dapat dikuasai. Anggaran dapat dihitung. Program dapat disusun.Tetapi keputusan tentang bagaimana semua itu digunakan untuk kepentingan manusia membutuhkan kebijaksanaan.
Hikmat membuat seorang pemimpin mampu membedakan antara apa yang mungkin dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan.Hikmat membuat kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Hikmat membuat pembangunan tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mempertimbangkan manusia yang berada di balik hasil tersebut. Karena itu, keinginan Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma untuk membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para pemimpin agama, dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: membangun NTT dengan ilmu, kerja, solidaritas, dan hikmat.
Inilah spirit pembangunan yang sesungguhnya: pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menjaga kemanusiaan.
Dari Pertemuan Menuju Aksi
Kelima, perjumpaan tidak boleh berhenti sebagai percakapan.
Pembekalan dan perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan lahan tidur, kerja sama lintas sektor, perluasan kesempatan kerja, perlindungan kelompok rentan, serta pemberdayaan penyandang disabilitas adalah bagian dari pekerjaan besar yang menunggu untuk diterjemahkan ke dalam aksi nyata.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan seberapa banyak kita berbicara tentang kesejahteraan, tetapi seberapa banyak warga merasakan kesejahteraan itu.
Seorang pekerja harus merasa aman. Seorang petani harus memiliki ruang untuk mengembangkan usaha. Seorang anak muda harus memiliki kesempatan untuk bekerja.
Penyandang disabilitas harus memperoleh ruang yang setara, Pekerja informal harus mendapatkan perlindungan.
Dan keluarga-keluarga di NTT harus memiliki harapan bahwa bekerja keras akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih layak. Inilah wajah pembangunan yang berkeadilan.
Pembangunan tidak boleh mengenal sekat agama, suku, profesi, status sosial, maupun latar belakang. Sebab kesejahteraan adalah hak warga negara.
Menjaga NTT Tetap Bermartabat
Pada akhirnya, pertemuan antara Pemerintah Provinsi NTT dan para pemimpin agama mengajarkan satu hal sederhana tetapi sangat penting: pembangunan harus kembali kepada manusia.
Manusia yang bekerja. Manusia yang berdoa. Manusia yang berharap. Manusia yang membutuhkan perlindungan. Dan manusia yang ingin hidup bermartabat.
Karena itu, sinergi pemerintah dan lembaga agama bukan sekadar hubungan kelembagaan. Ia dapat menjadi kekuatan moral untuk memastikan pembangunan tidak kehilangan arah.
NTT membutuhkan jalan, sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, investasi, teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi NTT juga membutuhkan kejujuran, kasih, solidaritas, keadilan dan hikmat.
Sebab pembangunan yang hebat bukan hanya pembangunan yang membuat daerah terlihat maju. Pembangunan yang hebat adalah pembangunan yang membuat manusianya merasa dihargai.
Di situlah martabat pekerja menemukan tempatnya. Di situlah pemerintah menemukan makna pelayanannya. Dan di situlah iman menemukan bentuk konkretnya dalam kehidupan sosial.
Karena pada akhirnya, NTT tidak hanya membutuhkan pembangunan yang cepat. NTT membutuhkan pembangunan yang benar, adil, manusiawi, dan bermartabat.
Proficiat kepada Pemerintah Provinsi NTT, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, serta para pemimpin agama di NTT yang telah membuka ruang perjumpaan ini. Semoga perjumpaan tidak berhenti sebagai sebuah momen, tetapi menjadi gerakan bersama. Ayo Bangun NTT—bukan hanya untuk menjadi maju, tetapi untuk menjadi maju dengan manusia yang bermartabat. (*)
Tinggalkan Balasan