Keterbatasan fiskal Bukan Alasan, DisParekraf NTT Tetap Jaga Asa Ekonomi Lokal Tumbuh

SOE- NARATOR, 26 Agustus 2026 — Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan denyut ekonomi masyarakat. Prinsip itulah yang terus dipegang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 26–28 Agustus 2026.

Bertempat di Hotel Bahagia II, kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pelaku UMKM Kabupaten TTS. Bimtek diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu mengolah potensi lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah, kualitas dan daya saing.

Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan. Di baliknya terdapat pesan yang jauh lebih besar: ketika anggaran terbatas, keberpihakan kepada masyarakat tidak boleh ikut terbatas.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Doris Alexander Rihi, di tempat terpisah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tetap berupaya memastikan agar gerak ekonomi lokal terus berjalan.

Menurut Doris, pembangunan tidak hanya berbicara tentang besarnya anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjaga agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi ekonominya.

“Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi NTT tetap mengupayakan agar gerak ekonomi lokal tetap berjalan. Asa masyarakat untuk tumbuh harus terus terjaga,” tegas Doris Alexander Rihi.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa efisiensi anggaran tidak identik dengan berhentinya pembangunan. Justru dalam situasi keterbatasan, pemerintah dituntut untuk semakin selektif, tepat sasaran dan memastikan setiap intervensi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif di TTS menjadi salah satu bentuk nyata dari ikhtiar tersebut.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, khususnya agenda “One Village One Product”, “Dari Ladang dan Laut ke Pasar, Efisien, Modern dan Aman”, serta “Pariwisata Penggerak Ekonomi Lokal.”

Ketiga gagasan tersebut memiliki satu benang merah: potensi lokal harus diubah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Produk yang lahir dari tangan masyarakat NTT tidak boleh berhenti sebagai produk rumahan dengan pasar yang terbatas. Produk lokal harus didorong agar memiliki kualitas, identitas, kemasan, kesinambungan produksi dan kemampuan memasuki pasar yang lebih luas.

Karena itu, Doris Alexander Rihi mengharapkan agar seluruh peserta tidak menjadikan Bimtek ini sekadar kegiatan yang selesai ketika pelatihan berakhir.

Ilmu yang diperoleh harus dipraktikkan. Keterampilan harus diterapkan. Dan produk harus terus diproduksi.

“Saya berharap setelah pelatihan, peserta dapat mengaplikasikan apa yang didapatkan selama latihan serta menjamin kontinuitas produk,” ujar Doris.

Harapan tersebut menjadi semakin penting karena Pemerintah Provinsi NTT tidak hanya memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga telah memberikan hibah peralatan pendukung produksi kepada kelompok peserta.

Dengan dukungan tersebut, peserta diharapkan memiliki modal awal yang lebih kuat untuk melanjutkan proses produksi secara berkelanjutan.

Pemerintah tidak ingin pelatihan berakhir menjadi sekadar pengetahuan yang tersimpan di dalam ruang kelas. Pelatihan harus berujung pada produksi, produksi harus berujung pada pemasaran, dan pemasaran harus berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Inilah cara pembangunan ekonomi lokal harus bekerja.

Bimtek di TTS juga memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi kreatif tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Ia dapat dimulai dari produk desa, keterampilan masyarakat, potensi bahan baku lokal dan keberanian pelaku UMKM untuk naik kelas.

Dari sana, pemerintah hadir memberikan penguatan melalui pengetahuan, keterampilan, fasilitasi dan dukungan sarana produksi.

Lebih dari sekadar program, kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus membangun kekuatan ekonomi lokal dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama.

“Kegiatan ini menjadi komitmen pemerintah untuk terus membangun kekuatan ekonomi lokal,” pungkas Doris Alexander Rihi.

Pesan dari TTS pun menjadi jelas: keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mematikan harapan. Justru di tengah keterbatasan, pemerintah harus memastikan bahwa tangan-tangan produktif masyarakat tetap bekerja, UMKM tetap bergerak dan asa untuk tumbuh tetap hidup.

Karena pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi tentang seberapa kuat pemerintah menjaga agar ekonomi masyarakat terus bergerak dan harapan mereka untuk menjadi lebih sejahtera tidak pernah padam. (Kontributor Paul.S)