SOE – NARATOR, 26 Agustus 2026 — Pengembangan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur terus didorong bukan sekadar untuk melahirkan produk, tetapi untuk memastikan produk lokal memiliki nilai tambah, kualitas, identitas, dan daya saing di pasar.
Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel Bahagia II, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Kegiatan ini melibatkan 30 pelaku UMKM Kabupaten TTS sebagai peserta. Mereka mendapatkan pembekalan untuk memperkuat kemampuan dalam mengembangkan produk, mulai dari pengolahan hingga aspek pemasaran dan peningkatan kualitas.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Agustinus Haki Bano, yang mewakili Kepala Dinas, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, khususnya agenda “dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern dan aman.”
Menurut Agustinus, pembangunan ekonomi kreatif tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan suatu produk. Produk lokal harus mampu bergerak lebih jauh, yakni memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar dengan kualitas yang semakin baik.
“Kegiatan ini sangat strategis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi lokal melalui teknik pengolahan, pengemasan, pemberian merek, serta peningkatan kualitas,” tegas Agustinus.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT bahwa potensi lokal harus dikelola secara lebih profesional. Hasil pertanian, kelautan, kerajinan maupun berbagai potensi kreatif masyarakat tidak cukup hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi pelaku usaha yang memproduksi barang, tetapi juga menjadi bagian penting dari rantai nilai ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Goedlif Elliek, selaku pengampu teknis kegiatan, menjelaskan bahwa Bimtek ini juga merupakan perwujudan dari Dasa Cita “One Village One Product”.
Menurutnya, pendekatan One Village One Product diarahkan untuk mendorong setiap wilayah mengenali, mengembangkan dan mengunggulkan produk yang memiliki kekhasan serta potensi ekonomi.
“Peserta tidak hanya mendapatkan materi dasar kepariwisataan, tetapi juga dibekali dengan materi teknis pembuatan produk,” jelas Goedlif.
Dengan materi tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan produk secara lebih terarah, memperhatikan kualitas produksi, tampilan produk, kemasan, merek serta berbagai aspek yang menentukan daya saing sebuah produk ketika masuk ke pasar.
Yang menarik, komitmen pemerintah tidak berhenti pada pemberian materi. Pada akhir pelatihan, 30 peserta yang tergabung dalam tiga kelompok UMKM juga mendapatkan bantuan hibah peralatan produksi.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi kelompok UMKM agar pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek dapat langsung diterapkan dan dikembangkan dalam kegiatan usaha.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara utuh: pengetahuan diperkuat, keterampilan ditingkatkan, produk dikembangkan, dan kapasitas produksi didukung.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, ekonomi kreatif bukan sekadar agenda seremonial. Ia merupakan bagian dari strategi membangun ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Dari TTS, pesan yang hendak ditegaskan sangat jelas: potensi daerah tidak boleh berhenti sebagai potensi. Ia harus diolah, dikemas, diberi identitas, ditingkatkan kualitasnya dan dibawa menuju pasar.
Sebab, ketika produk lokal mampu naik kelas, yang tumbuh bukan hanya sebuah usaha, tetapi juga pendapatan masyarakat, lapangan kerja, kemandirian ekonomi dan kebanggaan terhadap produk daerah sendiri.
Melalui Bimtek Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT kembali menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kreatif harus menyentuh pelaku usaha secara langsung—mendorong mereka dari sekadar bisa memproduksi menjadi mampu menciptakan produk yang bernilai dan berdaya saing. (Kontributor Paul.S)
Tinggalkan Balasan